– Kinerja pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus menunjukan prestasi yang membanggakan. Senin (09/11/2020) kemarin, Pemkab Kapuas Hulu menerima piagam penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2019, dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi kepada Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, didampingi Wakil Bupati Antonius L. Ain Pamero, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu Razali dan jajaran OPD dilingkungan Pemda Kapuas Hulu, di ruang kerja Bupati Kapuas Hulu.
Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menyampaikan bahwa, opini WTP merupakan gengsi bagi pemerintah di daerah. WTP diberikan pada Pemerintah yang berhasil mengelola keuangan dengan baik.
“Opini tersebut adalah kerja keras bersama jajaran Pemda Kapuas Hulu. Diharapkan, prestasi di akhir masa jabatannya itu dapat dilanjutkan oleh Bupati yang baru. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan oleh pengganti kami nantinya,” ucap Nasir.
Bupati juga mengapresiasi Menkeu RI dan jajaran Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalimantan Barat atas penghargaan yang diberikan.
“Kami juga mengapresiasi dan sampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar yang juga senantiasa memberi bimbingan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Nasir.
Selama menjabat sebagai Bupati di periode kedua pihaknya kata Nasir, terus bekerja keras membenahi aset. Oleh karenanya, Nasir mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja keras dan tertib dalam pengelolaan keuangan. Termasuk kepada Wabup, Antonius L. Ain Pamero yang konsen dalam melakukan perbaikan secara internal Pemda Kapuas Hulu.
“Ini kerja keras kita bersama dan harus jadi motivasi lebih baik lagi kedepannya,” timpalnya.
Dikatakan Nasir, Kapuas Hulu memang memiliki banyak potensi, terutama sumber daya alam, hanya saja kewenangan pengelolaan tersebut beralih ke Kementerian terkait.
“Kita juga berharap kepada pemerintah pusat, agar kedepannya Kapuas Hulu bisa lebih diperhatikan untuk kemajuan perekonomiannya,” pungkas Nasir.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi mengharapkan pula agar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.
“Ini tentu perlu kolaborasi, kerjasama semua pihak, perlu dilakukan langkah stratgis untuk peningkatan pembangunan di Kapuas Hulu,” kata Edih Mulyadi.
Dirinya juga mengingatkan Pemkab Kapuas Hulu agar dalam penyaluaran BLT tahun 2021 harus di perhatikan, dan tidak terganggu.
“Belanja APBD harus di genjot agar daya perekonomian Kapuas Hulu lebih baik,” saran Ditjen Kakanwil Perbendaharaan. (dRe)
Discussion about this post