TPP DLH Sanggau Belum Cair, Sekda Didesak Carikan Solusi

– Tunjangan ASN berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sanggau belum cair. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka didesak segera mencarikan solusi terkait persoalan ini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sanggau Yulianto mengatakan yang dibutuhkan ASN di DLH saat ini adalah solusi, bukan saatnya lagi saling menyalahkan.

“Saya minta Sekda segera memfasilitasi dua OPD ini (Dinas LH dan BPKAD) supaya tidak mengganggu kinerja pegawai di Dinas LH,” pintanya, Senin (17/05/2021).

Kritikan dari masyarakat, kata Yulianto, merupakan hal biasa. Harus ditanggapi dengan bijak.

“Kami di DPRD siap membantu jika memang kami dibutuhkan,” kata Yulianto.
Semerawutnya persoalan TPP ini, lanjut Yulianto, bukan hanya dialami oleh Kabupaten Sanggau, tapi semua kabupaten/kota.

“Tinggal bagaimana kepiawaian kabupaten/kota untuk profesional dalam mencarikan solusi atas persoalan anggaran yang dihadapi. Intinya, hak pegawai harus diperhatikan. Begitu juga pegawai harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Dikonfimrasi, Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka mengatakan, belum cairnya TPP ASN di DLH berkaitan dengan teknis penatausahaan keuangan.

“Iya (TPP di DLH belum cair). Itu menyangkut teknis penatausahaan keuangan (BPKAD). Tentu perlu segera dilakukan perbaikan oleh Dinas LH dan BPKAD,” ujar Sekda Sanggau Kukuh melalui pesan WhatsApp.

Kukuh menerangkan, dalam penyusunan RKA dan yang melakukan entry ke sistem adalah dinas.

“Pagu dan anggarannya sudah kita sediakan, termasuk TPP tersebut. Untuk rincian di dalam RKA dari dinas, karena adminnya mereka. Dan pada waktu minta dicairkan ternyata di rekening penyediaan TPP tidak sesuai, mereka entry-kan di rekening lainnya. Jadi harus dibetulkan atau disempurnakan terlebih dahulu. Karena secara sistem penatausahaan keuangan tidak bisa diproses,” ujarnya.

Kukuh mengatakan untuk solusinya, harus dilakukan penyempurnaan APBD.

“Khususnya belanja TPP dinas tersebut. Karena mekanisme keuangan menggunakan sistem dan tentu sesuai mekanismenya. Saat ini masih diupayakan,” tutupnya. (faf)