– Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengaku tidak mengetahui aktivitas rumah pelacuran berkedok penginapan depan rumah dinasnya di Putussibau Utara.
“Saya justru tidak tahu ada itu (prostitusi, red). Tidak ada laporan masyarakat kepada kita,” ucap Bupati Kapuas Hulu karib disapa Sis ini ketika ditemui Jurnalis.co.id usai peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-126 Kota Putussibau di kantornya, Rabu (02/06/2021).
Orang nomor wahid di Bumi Uncak Kapuas ini berterus terang, mengetahui adanya aktivitas prostitusi di lanting penginapan depan pendopo Bupati setelah membaca berita investigasi Jurnalis.co.id. (lihat: Pelacuran ‘Depan’ Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu)
“Kita mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah mem-follow-up,” ucapnya.
Bupati Sis menegaskan, ia akan meminta instansi terkait untuk melakukan penerbitan. Jika ditemukan pelanggaran, maka tempat tersebut harus ditindak.
“Paling tidak ditertibkan. Karena izin yang dikantongi penginapan. Kalau ada yang lain-lain, maka kita akan ambil tindakan,” lugasnya.
Soal dugaan izin usaha penginapan yang sudah kedaluwarsa, Sis berjanji untuk mengecek di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ia mengimbau, sebaiknya para pemilik usaha menjalankan operasional sesuai izin yang diterbitkan pemerintah.
“Untuk menghindari terjadinya aktivitas negatif,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Sis pun mengingatkan, supaya seluruh masyarakat menghindari kegiatan-kegiatan negatif. Seperti prostitusi, mabuk-mabukan dan penyalahgunaan Narkoba.
“Hal-hal tersebut tentu sangat berdampak negatif kepada generasi kita yang akan datang,” pesannya.
Bupati menambahkan, di momentum Harjad Kota Putussibau, sebaiknya semua elemen di Kapuas Hulu bersama-sama mewujudkan Kota Putusibau yang bermartabat.
Dewan Akan Tanya Eksekutif
Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi menyesalkan adanya praktek prostitusi depan rumah dinas Bupati. Ia berpandangan, kegiatan itu membawa citra buruk bagi daerah.
“Saya berterima kasih ada informasi ini (berita Jurnalis.co.id). Kami akan panggil Satpol PP untuk menindaklanjuti informasi tersebut,” tegasnya dijumpai di Kantor Bupati Kapuas Hulu, Rabu (02/06/2021).
Kuswandi mengatakan, pemerintah mestinya menciptakan suasana kondusif. “DPRD menyesalkan hal-hal seperti ini (praktek prostitusi). Apalagi depan rumah seorang Bupati,” lugas Politisi Partai Golkar ini.
Kuswandi berjanji, DPRD akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam persoalan tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Tolong informasi ini jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Akan menimbulkan hal-hal buruk. Kita akan tanya pemerintah (eksekutif, red). Seperti apa perizinannya,” demikian Kuswandi. (rin/dis)
Discussion about this post