– Sejumlah legislator asal Kabupaten Kapuas Hulu bersama masyarakat menyambangi kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Barat untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan listrik desa di Bumi Uncak Kapuas, Rabu (08/12/2021).
Sejumlah legislator yang mendatangi PLN Kalbar yaitu Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu Razali beserta Sukardi, Sinardi dan Syaiful Anwar. Turut serta pula anggota DPRD Provinsi Kalbar asal Kapuas Hulu Budi Basadi.
Sementara dari elemen masyarakat yang hadir yakni Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, aktivis Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kapuas Hulu (IPMKH) dan Organisasi Masyarakat dari Perkumpulan Buyan Cendekia (PBC).
Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu Razali menyampaikan kedatangan para legislator dan sejumlah elemen masyarakat Kapuas Hulu ini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat kabupaten ujung timur Kalbar tersebut tentang pemenuhan listrik desa.
Serta menindaklanjuti surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 500/…/SETDA/EKBANG-B pada Juli 2021 tentang Pembangunan Jaringan (Instalasi) LIstrik PT PLN (Persero), yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 671/3012/DESDM-D.1/2021 tanggal 26 Agustus 2021 hal Pemenuhan Kebutuhan Listrik Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Terima kasih pihak PLN sudah menerima kedatangan kami,” katanya.
Dikatakan Razali, bagi mereka listrik desa mutlak dipenuhi. Sehingga untuk memperjuangkannya dengan datang langsung bersama Camat, Kepala Desa, Ormas PBC, dan aktivis mahasiswa dari IPMKH.
“Perjuangan kami adalah murni mengamini aspirasi dari rakyat, bukan karena ada kepentingan-kepentingan pribadi dan politik dengan tujuan untuk menjadikan Kapuas Hulu Terang. Kami juga akan mengawal aspirasi ini bukan hanya sampai pada tingkat provinsi dan gubernur, tapi juga hingga pusat,” klujar Razali.
Sementara Anggota DPRD Kalbar Budi Basadi menyampaikan, pihaknya mewakili berbagai elemen masyarakat ingin menyampaikan aspirasi dan mensinkronkan data tentang kelistrikan.
“Intinya apakah desa-desa kami bisa teraliri listrik tahun 2022, atau kapan, jadi mohon ditanggapi oleh pihak PLN,” ucap Budi.
Romiyanto, Kepala Desa Sri Wangi/Pengurus BKAD Boyan Tanjung menyampaikan, pihaknya bersyukur dan berterima kasih kepada pihak PLN yang sudah mau mendengar langsung aspirasi mereka.
“Dengan audiensi ini kami harap listrik PLN di desa kami dan desa yang lainnya cepat terealisasi, paling tidak di tahun 2022 desa kami bisa menjadi bagian dari Kalbar Terang,” harapnya.
Selama ini, kata Romi, pihaknya sudah maksimal berusaha menjadikan desanya menjadi desa mandiri dan bahkan berjuang untuk menjadi desa maju dengan terus meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai keinginan Gubernur Kalbar.
Ditambahkan Didi Darmadi, Ketua PBC mengapresiasi sikap pihak PLN yang mau mendengar aspirasi dari masyarakat Kapuas Hulu. Apalagi mereka berkomitmen mendorong dibangunnya Gardu Induk (GI) di kawasan lintas selatan.
“PBC akan terus mengawal progress pembangunan listrik PLN di Boyan Tanjung khususnya dan Kapuas Hulu secara umum. Kami juga akan membuat FGD terkait hasil audiensi ini dengan elemen masyarakat di sana, tentu juga bersama kepala desa dan legislator Dapil III,” terang Didi.
Sementara Dasrulsyah, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PLN UIW Kalbar menyampaikan bahwa mereka menyambut baik kehadiran pimpinan DPRD dan para legislator Kapuas Hulu, apalagi dikawal langsung juga oleh anggota DPRD Kalbar.
Mendengar pemaparan para aspirator tadi, kata Dasrulsyah, pihaknya memahami dan mendorong agar Kapuas Hulu Terang, dengan melakukan sinkronisasi data kampung atau desa yang belum teraliri listrik PLN.
“Kami selalu melakukan pemadanan data dengan Bappeda dan instansi terkait. Kami menyadari banyak pekerjaan rumah untuk kelistrikan di Kapuas Hulu,” katanya.
Ia mengatakan pihaknya agak kesulitan melakukan pengembangan listrik di Kapuas Hulu, karena ada banyak PLTD sendiri-sendiri. Mengingat memang jauh dulunya jarak antar desa.
“Yang bisa kami lakukan saat ini begini ilustrasinya ibarat anak demam obat antibiotik adalah bangun GI, karena belum ada ya obat-obatan biasa yang kurang paten. Jadi roadmap sudah kami buat, apakah 2022, 2023, terakhir 2024, cuma realisasi kapan kami tidak jamin,” paparnya.
“Namun demikian hal ini juga tergantung prioritas Gubernur, apakah desa wisata, atau yang lainnya. IDM juga akan menentukan posisi cepat atau tidak dibangun listrik dan sebagainya,” timpal Dasrulsyah. (opik)
Discussion about this post