JURNALIS.co.id – Puluhan mahasiswa menggelar aksi di Gedung DPRD Kalbar menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan dilakukan pemerintah, Kamis (01/09/2022).
Koordinator aksi, Ikram menyebutkan akan banyak dampak kemasyarakat apabila harga BBM dinaikan.
“Bila harga BBM benar naik, maka ada dua hal yang juga akan trut naik yaitu transportasi dan produksi. Apabila keduanya naik maka dampak ke masyarakat kecil akan sangat besar,” katanya.
Mahasiswa menilai jika alasan pemerintah menaikan harga BBM karena subsidi pada sektor ini sudah membengkak, setidaknya pemerintah bisa memberikan solusi tanpa membebankan masyarakat.
Pada aksi kali ini, mahasiswa juga memberikan beberapa tuntutan ke DPRD Kalbar, yakni menolak kenaikan harga BBM, menuntut pemerintah mengaudit badan nyang bertanggung jawab dalam penyaluran BBM subsidi, mendesak DPRD Kalbar meminta agar pemerintah tidak menaikan harga BBM, dan mendesak DPRD segera mendengarkan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Kalbar, Subhan Nur menilai selama ini penyaluran BBM dinilai banyak terjadi penyelewengan, sehingga subsidi BBM yang diberikan pemerintah untuk masyarakat banyak dinikmati oleh oknum tertentu.
“Terlalu banyak ‘pemain’ dan oknum yang terlibat dalam penyelewengan BBM, khususnya di Kalbar sehingga sekarang ini banyak masyarakat yang tidak kebagian BBM subsidi,” katanya saat menerima mahasiswa.
Subhan juga mengajak masyarakat termasuk mahasiswa untuk bersama mengawasi penyaluran BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Selama ini menurut Subhan yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, pihaknya telah melakukan upaya bertemu dengan pihak terkait di Jakarta untuk membahas mengenai kondisi penyaluran BBM di Kalbar.
“Tapi kita datang ke sana seperti dipandang sebelah mata, ini juga yang kita sesalkan,” tukasnya.
Meski begitu, Subahan meyakinkan ia bersama anggota DPRD Kalbar lainnya akan terus berjuang agar kebijakan pemerintah menaikan BBM tidak diberlakukan.
“Semoga apa yang kita perjuangan nanti dapat diterima oleh pemerintah pusat,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung mengatakan masih banyak masyarakat di daerah pedalaman Kalbar yang tidak mendapatkan harga BBM bersubsidi.
“Masyarakat belum merasakan subsidi yang diberikan bahkan masyarakat masih mendapatkan harga BBM di atas yang ditentukan oleh pemerintah,” katanya.
Tanjung juga menyarankan pemerintah harus mengkaji ulang untuk menaikan harga BBM. Menurut Tanjung dari semua BBM subsidi yang diberikan pemerintah hanya 30 persen yang dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
“Contoh BBM yang paling murah adalah jenis Pertalite. Harusnya Pertalite hanya untuk sepeda motor selain itu tidak boleh.Tapi kenyataanya banyak mobil mewah menggunakan Pertalite,” pungkas Tanjung. (lov)
Discussion about this post