JURNALIS.co.id – KPU Kubu Raya menggelar rakor Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kubu Raya untuk Pemilu Tahun 2024, Kamis (15/12/2022) di Hotel Dangau. Rakor diikuti bersama Pemkab Kubu Raya, instansi terkait, Fokompimda dan Kepala Desa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Hamdan, Kepala BKPSDM Anusapati dan Kasat Pol PP Rasudi.
Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kubu Raya untuk pemilu 2024 bertanggung jawab terkait dengan kelancaran kesuksesan pesta demokrasi di daerah ini harus dilakukan bersama-sama.
“Atas terselenggaranya kegiatan ini, sebagai salah satu tahapan bagaimana proses pesta demokrasi pemilu tahun 2024 ini akan diselenggarakan. Saya apresiasi dan penghargaan terima kasih sebagai lembaga yang menyelenggarakan negara. Begitu juga tahapan yang sudah di jalan jalankan ini, berjalan sangat lancar,” kata Yusran saat memberikan kata sambutan
Dia menuturkan dalam seleksi untuk PPK kemarin, yang mendaftar sebanyak 640 orang untuk calon PPK. Sedangkan yang dibutuhkan tidak sampai ratusan.
“Ini mencerminkan, pertama bagaimana proses tahapan ini bisa dijalankan dengan baik, karena kalau tidak berjalan baik mustahil Ini mendapat antusias yang begitu besar yang semangat untuk menyambut mengikuti proses pesta demokrasi ini.
Yusran menyampaikan hal tersebut salah satu indikator bagaimana dengan antusias ingin ikut berpartisipasi, ingin terlibat di dalam proses ini.
“Saya yakin, ini bisa ngejar seribu orang yang daftar. Ini sudah tunjukkan semangat, bahwa masyarakat kita dengan pembinaan pendidikan politik yang dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah dari jajaran KPU yang selama ini memberikan wawasan pendidikan politik dari anggota-anggota DPRD juga dengan jaringan konstituenya,” ujarnya.
Yusran menyatakan aparat hukum termasuk Kejaksaan Negeri juga secara tegas bisa memberikan pertimbangan atau keputusan hukum yang berkeadilan selama ini. Camat dan kepala desa sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat di wilayah masing-masing, terutama pembinaan pendidikan politik bagi masyarakat.
Sehingga, lanjut Yusran, antusias masyarakat untuk menyambut mengikuti mengawal pesta demokrasi ini bisa kelihatan semangat harapan masyarakat ini.
“Saya yakin optimis, ke depan ini akan membuahkan hasil yang terbaik dari ini, yaitu tidak berlebihan. Saya juga apresiasi atas kinerja dan upaya yang sudah dilakukan selama ini.
Kedepannya, lanjut Yusran, terkait dengan agenda ini, dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga mengapresiasi upaya dari KPU, yang sudah membuat proses penentuan daerah pemilihan, penentuan jumlah anggota-anggota perwakilan kursi di DPRD ini berjalan dengan lancar.
“Kita bicara peraturan perundang-undangan yang sudah diatur bagaimana indikatornya, bagaimana kriteria di dalam menentukan daerah pemilihan itu, jumlah penduduknya sekian ketewakilan sekian itu sudah diatur indikatornya di peraturan perundang-undangan,” katanya.
Yusran menambahkan, namanya peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan, sehingga tidak melanggar hukum yang telah ditentukan.
“Kalau tidak diimplementasikan berarti kita melanggar peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sementara Ketua KPU Kubu Raya Karyadi mengatakan, tahapan uji publik ini memang menjadi satu syarat untuk dilakukan.
“Kegiatan ini yang kedua kalinya, yang kemarin kami melakukan sesi pertama terhadap ormas, perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Sementara hari ini kita mengundang dari jajaran pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, kepala desa,” ucapnya.
Karyadi menambahkan, kegiatan ini dalam rangka untuk menerima masukan saran terkait dengan rancangan yang akan diusulkan kepada KPU RI.
“Jadi memang daerah pemilihan di Kabupaten Kubu Raya di tahun 2019 itu berjumlah 6 daerah pemilihan menjadi tujuh dapil. Memang unik juga kabupaten kita ini, ada beberapa Kecamatan itu bisa satu Kecamatan dapat satu dapil,” ucapnya.
Di tempat sama Wakil DPRD Kubu Raya Hamdani berharap netralitas para pemangku kebijakan dan pelaksanaan KPU yang ada sumber daya manusianya dan prasarananya.
“Komponen ini yang dapat dipenuhi di negara kita, dapat berjalan dengan sesuai harapan berkualitas untuk pembangunan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia,” harapnya. (sym)
Discussion about this post