JURNALIS.co.id – Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo mengikuti arahan presiden RI Joko Widodo mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana. Arahan tersebut diikuti seluruh pimpinan Kepala Daerah se-Indonesia, termasuk, TNI-Polri dan BNPB serta BPBD.
“Pertama Presiden memberikan arahan supaya dinas-dinas yang terkait kepala daerah, wakil kepala daerah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota lebih khusus lagi daerah-daerah yang rawan dengan bencana untuk selalu siap siaga dan supaya melakukan upaya-upaya preventif pencegahan. Supaya ketika bencana kita sudah siap menghadapi,” terang Sujiwo saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2023, Kamis (02/03/2023) di Jakarta International Expo.
Jadi, kata Sujiwo, tidak hanya berpikir saat bencana terjadi yang perlu diwaspadai, tetapi pra dan pasca, termasuk ditanggap daruratnya.
“Kemudian juga pak presiden memberikan arahan, supaya memberikan alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu proporsional, karena sebagian ada keluhan-keluhan bahwasanya anggaran- anggaran yang ada di Badan Penanggulangan Bencana di daerah itu cukup minim,” katanya.
Lanjut Sujiwo, kedepannya Pemkab Kubu Raya akan memberi atensi berkaitan dengan penganggaran, supaya BPBD lebih semangat lagi, lebih produktif, inisiatif dan melakukan terobosan-terobosan. Termasuk melengkapi peralatan-peralatan untuk penanggulangan bencana.
“Dengan arahan ini, kita terus melakukan berbagai upaya, sehingga bencana-bencana yang terjadi di lapangan cepat diatasi,” harap Sujiwo.
Sementara Plt Kepala BPBD Kubu Raya Odang Prasetia mengatakan, sesuai instruksi presiden, semua diminta untuk gerak cepat dalam penanggulangan bencana, terutama dalam menyalurkan bantuan.
“Instruksinya tidak berbelit-belit dalam menyalurkan bantuan. Itu yang harus menjadi perhatian,” ungkap Odang saat mengikuti Rakornas.
Tidak hanya itu, Odang mengatakan, saat ini yang perlu diantisipasi di urutan pertama, terkait kebakaran lahan dan hutan, terutama di sekitaran Bandara Supadio.
“Di kecamatan lain juga ada, seperti Kakap, Rasau dan Ambawang serta di beberapa daerah pesisir,” katanya.
Intrusi lain, lanjut Odang, gerak cepat tidak hanya dilakukan saat terjadi bencana. Tetapi sebelumnya harus siap dan sigap. Sehingga sudah punya kesiapan dalam menangani bencana tersebut.
“Dengan beberapa arahan presiden itu, kedepan kita lebih cepat, sehingga bencana tidak semakin besar. Tak hanya presiden, Bupati juga mengintruksikan agar siap, sehingga kita diminta untuk terus patroli, terutama disekitar bandara,”harap Odang.
Sebelumnya, saat membuka Rakornas PB, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” ungkapnya.
Presiden menerangkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan non alam lainnya.
“Siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” ujar Presiden mengingatkan.
Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk mitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.
“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting,” lugasnya. (m@nk)
Discussion about this post