JURNALIS.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang atas LKPD tahun 2022.
Penghargaan WTP ke-9 diserahkan langsung Kepala BPK RI Kalbar, Wahyu Priyono kepada Wakil Bupati Ketapang, H Farhan dan Ketua DPRD, M Febriadi, Selasa (09/05/2023) di kantor BPK RI Kalbar, Pontianak.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Provinsi Kalbar, bahwa penyusunan LKPD Ketapang, Sambas, Sanggau, Melawi dan Kota Singkawang telah sesuai dengan SAP berbasis aktual.
Kemudian telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material. Serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sehingga diberikan WTP.
Kepala BPK Kalbar dalam kesempatan tersebut berharap agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 hari sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah,” harapnya. (lim)
Discussion about this post