JURNALIS.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs Ria Norsan MM MH, menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Prov Kalbar yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Prabasa Anantatur di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pada Senin (15/8/2023).
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang dihadiri oleh anggota DPRD dan beberapa Kepala OPD beserta jajaran Pemprov Kalbar, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 3 Maret 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Maret 2023, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 9 Juni 2023.
Adapun pandangan umum fraksi-fraksi pada dasarnya menyetujui agar tiga Raperda yang disampaikan Gubernur Kalimantan Barat untuk diteruskan pembahasannya dan selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah nantinya. Hal ini tak lain bertujuan agar fungsi-fungsi urusan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif khususnya dalam bidang pelayanan publik dalam semangat otonomi daerah.
Terkait tiga Raperda yang dibahas, beberapa fraksi mempertanyakan terkait alasan mendasar diubahnya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, apakah ada objek baru dalam pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga peraturan daerah tersebut perlu diubah.
Fraksi-fraksi berharap dengan adanya perubahan Peraturan Daerah terkhusus tiga Raperda yang sedang dibahas dengan adanya perubahan struktur perangkat daerah, pengurangan dan penggabungan seluruh level perangkat daerah hendaknya benar-benar ditinjau dari segi fungsi, tugas, efisiensi, efektivitas dan kinerjanya secara rasional, responsif dan kemampuan antisipatif terhadap dinamika perubahan dalam pembangunan dan layanan publik.
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah fraksi-fraksi pada umumnya menyetujui dan berharap agar tetap berpegang teguh pada prinsip otonomi daerah dalam rangka mewujudkan Kalimantan Barat yang berkemajuan dan perlu untuk dilakukan penataan perangkat daerah agar proses birokrasi terus menjadi lebih baik, kinerja pemerintah daerah lebih efektif dan efisien dan tidak ada lagi tumpang tindih dalam pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan dapat dilakukan secara baik dan benar.
“Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya Perda terbaru dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Pemerintahan Daerah harus melakukan terobosan dan inovasi dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan edukasi kepada masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya disertai dengan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak bagi yang melalaikan kewajibannya,” harap fraksi-fraksi di DPRD Kalbar.
Selanjutnya tentang Pelaksanaan Penghormatan dan Pemenuhan Hak Perlindungan Penyandang Disabilitas, fraksi fraksi sangat mendukung dan memberi apresiasi dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang pelaksanaan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian, Penyandang disabilitas harus mendapat akses untuk menerima pendidikan dan pekerjaan yang layak serta perlakuan yang tidak diskriminatif, penyandang disabilitas harus bisa hidup sejahtera, sehat, bahagia dan tidak boleh direndahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. ***
(Ais/Ndi)
Discussion about this post