JURNALIS.co.id – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerima Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Anggaran 2023 Kategori Percepatan Penurunan Stunting. Penghargaan itu diserahkan langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan pada Jumat (06/10/2023) di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta. Penyerahan penghargaan dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang dipimpin langsung Wapres Ma’ruf Amin.
Bupati Muda Mahendrawan mengatakan selama ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menangani stunting secara terukur dan sistematis. Karena itu, Kubu Raya menjadi percontohan untuk penanganan stunting yang sangat cepat di Kalimantan Barat.
“Angka stunting di Kubu Raya turun sangat drastis. Hingga saat ini tinggal menjadi sekitar enam persen,” kata Muda Mahendrawan usai kegiatan.
Muda menuturkan dengan program yang telah berjalan, pemerintah tinggal meneruskan program hingga ke tingkat desa.
“Kerja menangani stunting ini, kerja ‘kepung bakul’ dari desa yang paling utama, paling bagus, dan paling efektif dilakukan. Apalagi dengan memiliki USG portabel yang saat ini sudah banyak desa yang juga membeli,” jelasnya.
Muda menerangkan dana insentif yang diterima sebagian akan diarahkan untuk membeli lagi USG portabel. Terutama untuk Pos Bersalin Desa (Polindes) yang belum memilikinya. Hal itu dilakukan guna melanjutkan terobosan pengadaan USG portabel di seluruh puskesmas dan desa-desa di Kubu Raya yang telah dimulai sejak tahun 2019 lalu. Selain itu, juga untuk mendukung sistem data yang akurat dalam penanganan stunting melalui sistem informasi data berbasis geospasial.
“Sistem informasi data berbasis geospasial ini memudahkan dalam penanganan menurunkan angka stunting. Untuk itulah kami optimis langkah-langkah dengan sistem data ini akan lebih terukur sehingga untuk layanan akan memudahkan kita melihat sasaran, terutama mengetahui usia yang berisiko,” terang Muda.
Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya Marijan mengatakan adanya insentif tambahan dari pemerintah pusat membuat pihaknya semakin bersemangat untuk menurunkan angka stunting di Kubu Raya.
“Pada dasarnya kita melaksanakan percepatan penurunan angka stunting yang dimulai dari tahun 2019 dengan peraturan bupati. Ada regulasi berkenaan dengan USG portabel. Dengan adanya anggaran ini, akan bisa lebih membantu upaya menurunkan stunting yang ada di Kubu Raya,” ucapnya.
Marijan mengungkapkan pihaknya hingga kini terus berupaya melengkapi USG portabel di sejumlah puskesmas dan polindes yang tersebar di sembilan kecamatan di Kubu Raya.
“Ada 35 polindes dan satu puskesmas yang akan kami belikan USG Portabel ini. Kemudian alat timbang atau alat ukur yang masih kurang di Kabupaten Kubu Raya juga akan kita lengkapi. Sehingga saat melakukan pengukuran betul-betul valid sesuai apa yang diinginkan oleh kementerian Kesehatan,” ungkap Marijan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan permasalahan stunting berkaitan erat dengan gizi buruk. Untuk mengejar target nihil stunting, Wapres menyebut kerja bersama dari semua pihak sebagai kuncinya. “Saya tegaskan, peran aktif serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi buruk,” katanya.
Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, Ma’ruf Amin menilai penuntasan persoalan gizi buruk termasuk stunting tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi. Tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan. Untuk itu ia memaparkan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan dalam percepatan penurunan stunting, khususnya beberapa intervensi yang harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya.
“Pada intervensi spesifik, misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu dan perangkat USG di puskesmas. Sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat,” paparnya.
Wapres menambahkan perlunya mendorong konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil. Selain itu, pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dengan kandungan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap.
“Pada intervensi sensitif, selain isu ketahanan pangan, perbaikan praktik pengasuhan juga perlu menjadi perhatian,” ujarnya. “Edukasi agar diberikan tidak hanya kepada orang tua tetapi juga kepada keluarga besar yang melakukan pengasuhan anak,” tambahnya.
Wapres juga menekankan perlunya peningkatan pengorganisasian dan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Melalui mereka, kita harus pastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran,” kata Wapres Ma’ruf menekankan.
Lebih jauh Wapres meminta upaya percepatan penurunan stunting agar mengoptimalkan berbagai pendekatan. Dari legal formal dan politik hingga sosial-kultural dan keagamaan.
“Perkuat kolaborasi intens dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat,” sebutnya.
Wapres Ma’ruf mengingatkan saat ini pemerintah juga perlu melakukan refleksi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan. Guna mengetahui upaya mana yang sudah berjalan baik dan mana yang masih harus diperbaiki. Hal itu penting sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintahan mendatang.
“Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya mempercepat penurunan stunting selama empat tahun terakhir ini,” pungkas Wapres.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Pengarah TPPS Pusat Muhadjir Effendy mengapresiasi berbagai aksi nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan mitra pembangunan sehingga angka stunting terus turun dari 2013 dengan rata-rata penurunan sebesar 3 persen per tahun menjadi 21,6 persen pada 2022.
“Aksi nyata tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian yang sangat kuat dalam upaya mempercepat penurunan. Kita berharap target penurunan prevalensi stunting mencapai 3,8 persen per tahun dan target stunting 14 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” harap Muhadjir. (sym)
Discussion about this post