JURNALIS.co.id – Penjabat (Pj) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Ny Windy Prihastari Harisson S STP MSi, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP PKK Kabupaten/Kota se Kalbar sekaligus Sosialisasi Anti Korupsi Tahun 2023 dengan tema “Kader PKK dan 10 Program Pokok PKK, melaju menuju Indonesia Maju” di Hotel Gajah Mada Pontianak, pada Senin 30 Oktober 2023.
“Saya berharap mudah-mudahan dalam kegiatan Rakorda saat ini kita semua dapat mensinergikan, mensinkronkan, mengkolaborasikan program-program kegiatan PKK se Kalimantan Barat, jadi seluruh program kerja di Pokja-Pokja dan semua mendukung dalam pencegahan stunting. Selamat atas pelaksanaan Rakorda Tim Penggerak PKK dan selamat mengikuti sosialisasi anti Korupsi,” ucap Windy saat membuka acara tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakorda PKK Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi Nasional PKK Pusat yang telah dilaksanakan pada bulan September 2023 di Jakarta.
“Sesuai dengan tema Rakor pada hari ini, tentunya kami Penggerak PKK di Provinsi Kalimantan Barat, tidak bisa berbuat banyak jika ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota tidak melaju duluan, karena kami selaku ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat tidak punya wilayah langsung dalam pembinaan, tapi Kabupaten/Kota-lah yang mempunyai kewenangan langsung dalam pembinaan masing-masing untuk kader PKK di wilayahnya,” terangnya.
Dirinya juga mengapresiasi kepada Inspektorat yang telah memilih TP PKK sebagai duta-duta anti Korupsi Kalimantan Barat.
“Saya yakin ibu-ibu PKK semua pasti mau dan setuju untuk kita ditunjuk sebagai duta-duta anti Korupsi di Kalimantan Barat, karena Tim Penggerak PKK ini merupakan suatu organisasi yang hebat sampai di lingkungan terkecil, keluarga bisa masuk untuk melaksanakan pembinaan dan juga mengedukasi generasi-generasi muda yang nantinya menjadi penerus. Demikian juga di dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang sudah lengkap di atur untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Seperti diketahui, kegiatan sosialisasi ini diharapkan nantinya untuk mengedukasi masyarakat melalui kader-kader PKK baik tingkat Pusat sampai ke desa untuk pencegahan korupsi, saling mengingatkan, menjaga kebiasaan selalu jujur dan menjunjung tinggi dan menjaga sebaik-baiknya integritas.
Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, sikap kritis, saling mengingatkan, menanamkan nilai kejujuran kepada anak atau lingkup lebih besar tentang arti anti Korupsi.
“Mudah-mudahan Inspektur juga ada menyelenggarakan lomba video pendek, untuk seluruh PKK Kabupaten/Kota bagaimana caranya kita mengedukasi kader-kader kita sampai ke tingkat keluarga dan itu diperlombakan bersama-sama untuk sebagai salah satu contoh yang terbaik disosialisasikan khususnya di PKK se Kalimantan Barat,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Dra Marlyna MSi, CRA, CRP, CGCAE mengatakan, bahwa maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia tak terkecuali TP PKK.
“Hal ini bertujuan memberikan gambaran bentuk dukungan, memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kewanitaan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi,” terang Marlyna. ***
(prokopim/irf/ndi)
Discussion about this post