JURNALIS.co.id – Peningkatan inklusi keuangan di daerah diharapkan mampu menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas hidup yang berdampak positif pada pendidikan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
“Hal tersebut sejalan dengan misi pembangunan Kabupaten Kayong Utara yaitu misi pertama dan kedua yang menekankan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya saing ekonomi dan daya beli masyarakat, untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” terang Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kayong Utara Erwin Sudrajat ketika membuka acara Literasi Keuangan, Akses Permodalan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi UMKM melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kayong Utara, Kamis (16/11/2023) di Aula Bank Kalbar Cabang Sukadana.
Erwin mengungkapkan TPAKD yang telah dibentuk sebagai langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ingin menggugah semangat kerjasama dan kolaborasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Tujuannya tentu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang lebih sejahtera.
“Keberadaan TPAKD menjadi posisi strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, kami meminta kepada TPAKD segera menyusun program-program yang memastikan terwujudnya akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan mencari terobosan atau inovasi dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah,” tugunya.
“Kayong Utara ini ada dua Kecamatan berada di kepulauan dengan akses keuangan mungkin sulit, ini perlu barangkali terobosan terutama bagi para nelayan dan peran BPJS juga pro aktif,” sambung Erwin.
Sementara Kepala OJK Kalbar, Maulana Yasin menyampaikan TPKAD ada tiga program tematik. Pertama, kejar yaitu satu rekening satu pelajar.
“Alhamdulillah Provinsi Kalbar mendapatkan penghargaan nasional dengan program kejar. Program bantuan siswa ada 140 ribu rekening untuk anak SMA,” ucapnya.
Untuk program kedua yaitu KPMR (Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir) untuk masyarakat yang punya usaha.
“Sehingga kami berharap masyarakat itu tidak terlilit pada rentenir,” sebutnya.
Program ke tiga, lanjut Maulana, adalah bisnis matching. Yaitu mempertemukan antara pelaku UMKM dengan industri seperti BPJS dan Bank Kalbar.
“Tiga inilah kita usungkan. Kita berharap dengan TPAKD, semua pelaku usaha dan industri bisa saling terhubung dalam mendukung usahanya,” jelasnya.
“Jangan sampai terpengaruh dengan pinjol yang ilegal, sehingga bisa mematikan usaha bapak ibu dan saat ini kita yang sudah menutup 5.400 pinjol ilegal,” timpal Maulana.
Turut dihadiri Kepala OPD terkait, Camat di Kabupaten Kayong Utara, Direktur Utama Bank Kalbar, Kepala BPJS Cabang Kayong Utara dan Ketapang, Kepala Desa di Kayong Utara, pelaku UMKM Kayong Utara serta tamu undangan. (Bak)