JURNALIS.co.id – Penjabat Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menghadiri kegiatan penyerahan DIPA APBN dan TKDD tahun anggaran 2024 di Aula Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (05/12/2023). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pj Gubernur Kalbar, Horisson.
Pj Bupati Kayong Utara beserta Forkopimda Kalimantan Barat dan sejumlah kepala daerah se-Kalbar menunjukkan keseriusan dalam membangun sinergi untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Pj Gubernur Horisson dalam sambutannya menyoroti tantangan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang masih di bawah rata-rata nasional, yaitu sekitar 4,27%. Dia menekankan peran vital belanja pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, Harisson menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan belanja pemerintah.
Khusus Pemerintah Provinsi Kalbar, anggaran belanja berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudian upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
Romi menyambut baik arahan Pj Gubernur Kalbar. Romi menyoroti keterkaitan antara arahan tersebut dengan upaya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam mempercepat pembangunan daerah. Dalam momen yang sama, dia mengungkapkan komitmen kuatnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana daerah.
Sebagai pemangku kepentingan di tingkat daerah, Romi menegaskan fokusnya pada peningkatan IPM, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan arahan Pj Gubernur. Romi melihat sinergi antar semua stakeholder yang ada sebagai faktor utama dan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini.
Dalam konteks itu, Romi mengirim pesan kepada kepala OPD Kayong Utara untuk bersama-sama menghadapi tantangan pembangunan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana daerah.
“Fokus pada peningkatan IPM, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, akan menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara,” pesannya.
Sebagai Pj Bupati, Romi memandang pentingnya harmonisasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran proses monitoring dan sinergitas dalam pelaksanaan anggaran merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai prioritas nasional, termasuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi.
“Kita harus bersama-sama merancang langkah-langkah konkrit menuju kemajuan. Melalui keterlibatan OPD dan komunitas lokal, mari wujudkan impian pembangunan yang berkesinambungan dan menyeluruh karena Kayong Utara adalah milik kita bersama,” pungkas Romi. (Bak)
Discussion about this post