JURNALIS.co.id – Wakil Bupati Ketapang Haji Farhan mengikuti High Level Meeting Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Kota Pontianak, Rabu (21/02/2024).
Farhan mengungkapkan, di Kabupaten Ketapang persentase penduduk miskin sejak tahun 2022 totalnya mencapai 9,39 persen. Perkiraan ini dari jumlah penduduk Ketapang 575.900 jiwa.Di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan yakni 9,25 persen.
“Sedangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang sebesar 3,57 persen dari total 575.900 jiwa penduduk Ketapang,” ucap Farhan dihadapan Pj Gubernur Kalimantan Barat.
Farhan menjelaskan, kendala yang dihadapi Pemkab Ketapang dalam penanganan kemiskinan yaitu data kemiskinan yang belum akurat. Termasuk keterbatasan sumber daya. Baik anggaran, tenaga, maupun infrastruktur.
Selain itu, belum meratanya akses pendidikan dan Kesehatan. Masih tingginya angka pengangguran mencapai 6,71 persen di tahun 2022. Bencana alam kebakaran dan banjir yang merusak infrastruktur dan produksi pangan.
Diperparah dengan kondisi infrastruktur jalan yang masih belum merata. Tingginya angka perkawinan, serta minimnya angkatan kerja terlatih.
Farhan bilang, Pemkab sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara mengembalikan anak dan dewasa putus sekolah. Ada pula pengendalian inflansi daerah, pemberian pelatihan kerja dan sertifikasi. Pemberian bantuan dan pendampingan wirausaha kepada kelompk rentan.
“Selanjutnya program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Melakukan proses pemutakhiran data secara berkala, supaya bansos tepat sasaran. Pemberian BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan 100 peserta setiap Desa,” lugasnya.
Menyoal stunting, Farhan mengungkapkan, jumlah penduduk yang terdampak stunting di Kabupaten Ketapang Tahun 2022 adalah 19,47 persen. Sementara Tahun 2023 sebesar 19,04 persen.
Ia memaparkan, dalam penanganan stunting, Pemkab Ketapang mengalami sejumlah kendala. Seperti capaian balita yang ditimbang masih rendah. Akses air bersih kurang mencukupi. Akses sanitasi kurang mencukupi.
Bahkan tingginya angka pernikahan anak. Ttingkat kesadaran masyarakarat terkait pola hidup sehat sangat kurang. Serta kurang optimalnya dana Desa untuk penurunan stunting.
“Adapun upaya yang kita lakukan untuk penurunan stunting diantaranya peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Penguatan kader posyandu PKK GOW. Pendamping Sosial PKH dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Kemudian edukasi gizi dan pola makan seimbang,” timpalnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson berpandangan, stunting faktor utamanya adalah keadaan ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih belum baik.
Menurut Harisson, diperlukan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan agar menjadi perhatian bersama semua. Upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kinerja aktif seluruh Kepala Daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting,” kata Harisson. (Lim)
Discussion about this post