JURNALIS.co.id – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, memberikan arahan tegas kepada Kepala Satuan Kerja yang baru dilantik terkait peningkatan kualitas administrasi perkantoran, pada Selasa 4 Juni 2024.
Menurut Tito, administrasi perkantoran merupakan pilar utama dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi.
Kakanwil menegaskan, bahwa administrasi yang baik dan terorganisir akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal.
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam arahan tersebut mencakup berbagai aspek administrasi, antara lain :
Pentingnya penempatan dan mutasi pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, serta pentingnya pengembangan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka.
Selain itu, Kakanwil juga menyoroti perlunya penilaian kinerja pegawai yang objektif dan transparan, serta pembinaan disiplin dan kode etik pegawai.
“Saya minta Kepala Satuan Kerja untuk aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah setempat, bangun sinergi dengan instansi-instansi setempat. Jangan lupa, yang paling penting bangun hubungan yang baik dengan seluruh pegawai yang ada di Satuan Kerja masing-masing,” pesan Tito.
Selain Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor juga memberikan arahan terkait dengan Tugas dan Fungsi (Tusi) Administrasi kepada Kepala satuan kerja yang dilantik, mereka adalah Kepala Kantor Imigrasi (ka. Kanim) Kelas II TPI Singkawang, Ka. Kanim Kelas II TPI Sambas, Ka. Kanim Kelas II TPI Entikong, Ka. Kanim Kelas II Non TPI Sanggau serta Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pontianak.
Hajrianor menambahkan, terkait dengan Penatausahaan Keuangan dan Pengamanan Barang Milik Negara (BMN), dirinya menekankan pentingnya penyusunan dan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel, pengelolaan BMN secara efektif dan efisien, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
“Penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala untuk memastikan kelancaran operasional organisasi,” ujarnya.
Dirinya menekankan pentingnya pembuatan dan penyebaran informasi tentang Satuan Kerja dan pelayanan publik kepada masyarakat, pembangunan hubungan yang baik dengan media massa untuk mempublikasikan informasi tentang Satuan Kerja dan pelayanan publik, penyelesaian pengaduan masyarakat dengan cepat, tepat, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Dengan arahan ini, diharapkan Kepala Satuan Kerja dapat memperkuat administrasi perkantoran di lingkungan masing-masing, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Hadir juga dalam pengarahan ini Kepala Bagian Umum Ferry Indrawan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Hendri Budi Iskanto, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Iwan Pramori, Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan Ika Pusdikawati beserta jajaran. ***
(R/Ndi)
Discussion about this post