Hari Kebebasan Pers 3 Mei: Ketum PWI Desak Negara Selamatkan Demokrasi Melalui Pers yang Sehat

JURNALIS.CO.ID — Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch.

Bangun, mengingatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia semakin nyata. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam menyaksikan krisis yang melemahkan fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Kita seakan lupa bahwa Reformasi 1998 telah melahirkan Undang-Undang Pers yang secara tegas menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Fungsi kontrol pers harus didukung oleh semua pihak,” ujar Hendry dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Hendry menyebut, kerentanan utama justru datang dari dalam industri pers itu sendiri. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen perusahaan media di Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan wartawan. Dalam kondisi demikian, independensi jurnalis pun menjadi terancam.

“Kalau pers dalam kondisi sakit, maka fungsi kontrolnya akan goyah. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk merusak sendi-sendi demokrasi,” tegasnya.

Ia menyerukan agar negara hadir secara aktif dalam memulihkan ekosistem media. Menurutnya, hal ini tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan kebijakan nyata yang menjamin keberlangsungan perusahaan pers serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Pers yang sehat akan menjaga demokrasi tetap sehat. Negara harus mengambil peran aktif karena berharap sepenuhnya pada masyarakat sipil atau publik saja tidak cukup. Banyak pihak yang menjadi sinis terhadap pers akibat ulah segelintir media yang tidak profesional,” ungkapnya.

Hendry juga menyoroti maraknya kembali kasus kekerasan terhadap wartawan. Ia menyebutkan beberapa insiden serius seperti penangkapan wartawan dengan tuduhan obstruction of justice, kekerasan saat peliputan aksi May Day, hingga upaya membungkam kritik terhadap RUU TNI sebagai indikasi kemunduran kebebasan pers di Tanah Air.

“Negara harus menjamin tidak ada lagi kriminalisasi atau upaya pengecilan peran wartawan. Bila ini terus dibiarkan, maka demokrasi kita akan tumbang secara perlahan,” kata Hendry.

Menurutnya, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini harus menjadi momentum refleksi dan koreksi bersama.

“Kita harus kembali pada semangat awal: bekerja untuk rakyat Indonesia dan menjaga kepentingan bangsa di atas segalanya. Hanya pers yang nasionalis yang akan tetap relevan bagi masa depan negeri ini,” pungkasnya.[rdh]