JURNALIS.CO.IDa – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat pada Senin (26/5/2025) di Kantor BPK RI Kalbar, Pontianak.
Laporan itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Sri Haryati, kepada Bupati Romi bersama Ketua DPRD Kayong Utara, Surya Aditya.
Acara ini juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Kalimantan Barat, pimpinan DPRD, serta perwakilan dari masing-masing perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Romi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan meraih opini WTP. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang telah mengelola keuangan daerah secara baik dan akuntabel.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja optimal. Hasil WTP ini adalah hasil capaian dan kinerja bersama,” ujar Romi.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Saya berharap ke depannya kita semua tetap berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola keuangan. Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun Kayong Utara yang lebih baik melalui penguatan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Sri Haryati, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD dilakukan untuk memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia menekankan, pemeriksaan ini juga bertujuan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Tujuan utama pemeriksaan adalah memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan,” jelas Sri Haryati.
Sri berharap melalui penyerahan LHP ini, seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kayong Utara, dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. [bak]
Discussion about this post