JURNALIS.CO.ID — Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, secara resmi meluncurkan program SAMSAT Goes to Kecamatan (GOKATAN) serentak di seluruh Kalbar. Peluncuran simbolis dilakukan dengan pemukulan gong di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Selasa (27/5/2025).
Program ini menyediakan layanan pajak kendaraan bermotor tahunan, balik nama kendaraan bermotor pribadi atau perorangan, perpanjangan dan penggantian STNK lima tahunan.
Tidak hanya itu, layanan GOKATAN juga mencakup pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), layanan SIM, cek kesehatan gratis, konsultasi perpajakan, hingga sosialisasi pajak daerah. Seluruh layanan tersedia selama dua hari, 27-28 Mei 2025, mulai pukul 09.00 WIB di halaman Kantor Camat Pontianak Barat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut program ini sebagai inovasi pelayanan publik yang bertujuan mendekatkan layanan administrasi kendaraan bermotor ke tingkat kecamatan, bahkan nantinya hingga ke desa dan kelurahan.
“Ini adalah program jemput bola, di mana pemerintah hadir lebih dekat ke masyarakat tanpa harus menunggu mereka datang ke kantor SAMSAT atau mencari jadwal layanan keliling,” ungkapnya.
Ia berharap program ini mampu memangkas rantai birokrasi, mengurangi waktu dan biaya masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kabupaten atau kota. Selain mempermudah layanan, SAMSAT GOKATAN juga diharapkan menjadi strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa berbagai kebijakan strategis telah diterapkan, termasuk pembebasan Pajak Progresif, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II), serta pemberian insentif fiskal bagi wajib pajak yang patuh. Sinergi dalam bagi hasil opsen pajak kendaraan bermotor juga terus diperkuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Awal tahun ini, Kalimantan Barat menempati peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan daerah, hanya di bawah Papua Tengah yang mendapat royalti dari Freeport. Ini menunjukkan kinerja fiskal kita sangat baik,” ujarnya.
Menurutnya, sektor kendaraan bermotor menyumbang kontribusi terbesar untuk PAD, sehingga tertib administrasi, pembayaran pajak tepat waktu, serta pembaruan data kendaraan sangat berpengaruh bagi pembangunan daerah.
Norsan menegaskan peluncuran SAMSAT GOKATAN bukanlah akhir dari inovasi, melainkan langkah awal untuk meningkatkan layanan secara berkelanjutan. Ia meminta semua pihak untuk terus mengevaluasi, meningkatkan kualitas SDM, dan melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat.
“Pelayanan publik yang baik adalah yang mempermudah rakyat. Melalui SAMSAT GOKATAN, kita buktikan negara hadir hingga ke pelosok negeri,” tukasnya.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar dan SAMSAT yang telah menghadirkan layanan langsung di tingkat kecamatan. Menurutnya, pendekatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang humanis dan inklusif.
“Kami ingin membangun pemerintahan yang responsif, yang hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya menunggu di balik meja kantor. Program ini adalah bentuk nyata dari semangat itu. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Bapenda atau SAMSAT, cukup datang ke kecamatan, dan semua layanan bisa diakses dalam satu tempat,” terangnya.
Edi menekankan bahwa pelayanan terpadu seperti ini akan diperluas ke kecamatan-kecamatan lain di Pontianak sebagai bagian dari misi meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan digital yang terintegrasi.
“Kita tidak ingin pelayanan publik hanya menjadi formalitas. Kita ingin itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Dengan mendekatkan layanan, masyarakat bisa lebih hemat waktu, biaya dan tenaga. Ini adalah bentuk inovasi pelayanan yang berpihak pada rakyat,” imbuhnya.
Pelaksanaan SAMSAT GOKATAN merupakan hasil kolaborasi Pemprov Kalbar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak melalui Bapenda Kota Pontianak, Ditlantas Polda Kalbar, PT Jasa Raharja, dan Bank Kalbar. Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor ini. [rdh]
Discussion about this post