JURNALIS.co.id – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (25/2), untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek strategis nasional pembangunan jalan paralel perbatasan Kalbar–Kaltim.
Dalam kunjungan tersebut, Lasarus didampingi Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, jajaran Balai Pelaksana Jalan Nasional, Forkopimda, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu.
Peninjauan dilakukan di Desa Cempaka Baru Nang Erak, Kecamatan Putussibau Selatan, wilayah perhuluan Sungai Kapuas menuju arah Kalimantan Timur.
Di lokasi itu, Lasarus memastikan proyek yang telah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap berlanjut.
“Paralel perbatasan ini sebetulnya proyek strategis nasional yang ditetapkan pada masa pemerintah Pak Jokowi. Ini sudah kita mulai, tidak mungkin kita hentikan. Tahun ini dianggarkan Rp139,8 miliar untuk menyambung enam kilometer menuju ujung aspal. Total masih ada 28 kilometer ke depan,” kata Lasarus.
Ia menegaskan, jalan paralel perbatasan memiliki nilai strategis, baik dalam konteks pertahanan dan keamanan, pengamanan wilayah, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan terluar dan terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Menurutnya, Malaysia telah memiliki ring route di wilayah perbatasan, sementara jalur paralel Indonesia belum sepenuhnya terkoneksi dari Kalbar, Kaltim hingga Kaltara.
“Untuk menyambungkan seluruh ruas dari Aruk hingga batas Kalimantan Timur diperkirakan masih membutuhkan dana sekitar Rp7 triliun, meski sebagian dapat difungsionalkan secara bertahap, ” ujarnya.
Lasarus mengakui medan ekstrem di wilayah Kaltara dan Kaltim menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan.
Ia menyatakan puas melihat sejumlah ruas yang telah diaspal, namun tetap menyoroti beberapa titik longsor akibat faktor alam.
Ia meminta pihak balai dan jajaran PU segera melakukan penanganan, termasuk mengantisipasi ratusan titik rawan di sisi kiri jalan dari arah Putussibau menuju Kaltim yang berada di atas aliran Sungai Kapuas.
“Jangan sampai longsor kembali ke badan jalan dan memutus akses masyarakat. Ini harus dijaga,” harapnya.
Lasarus berharap minimal seluruh ruas di wilayah Kalimantan Barat dapat diaspal, termasuk mengejar konektivitas hingga Desa Tanjung Lokang yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun.
Menurutnya, kunjungan lapangan menjadi penting agar DPR dapat mengambil keputusan berbasis kondisi riil dalam pembahasan APBN 2027–2029.
“Kehadiran saya kesini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, ” pungkasnya.
(Opik)
Discussion about this post