Pontianak Bangun Ketangguhan Hadapi Ancaman Banjir, Air Jadi Identitas yang Dikelola Cerdas

JURNALIS.co.id – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat strategi membangun ketangguhan kota dalam menghadapi bencana berbasis air.

Sebagai kota delta yang diapit Sungai Kapuas dan Sungai Landak, Pontianak memiliki karakter geografis yang unik sekaligus penuh tantangan.

Topografi yang datar dengan elevasi rata-rata hanya 0,8 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut membuat kota ini sangat rentan terhadap genangan, terutama saat hujan ekstrem terjadi bersamaan dengan pasang sungai.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi (RIDA) BAPPERIDA Pontianak, Eko Prihandono, menegaskan bahwa persoalan air bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan bagian dari identitas kota yang harus dikelola secara cerdas dan berkelanjutan. Sejak awal berdiri, Pontianak telah hidup berdampingan dengan air.

“Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjadikan air sebagai bagian dari sistem kota yang adaptif, bukan ancaman yang berulang setiap musim hujan,” ujar Eko Prihandono ketika menjadi narasumber dalam diskusi program Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Studi terbaru terkait perkembangan skenario bahaya banjir menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Pontianak berstatus rawan genangan.

Bahkan dalam simulasi 50 tahun ke depan, banjir dengan kedalaman lebih dari 0,5 meter diproyeksikan meningkat hingga 17 persen jika tidak ada intervensi serius.

Risiko ini dapat semakin meningkat apabila terjadi penurunan muka tanah, berkurangnya lahan resapan akibat ekspansi permukiman, serta fenomena banjir gabungan antara curah hujan tinggi dan pasang sungai.

Eko menekankan bahwa persoalan tersebut menjadi prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan berbagai langkah, mulai dari pemeliharaan dan normalisasi drainase, operasional pompa dan pintu air, hingga interkoneksi saluran primer, sekunder, dan tersier.

Saat ini, total jaringan drainase Kota Pontianak mencapai lebih dari 604 ribu meter yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan dan air pasang.

“Kami juga memanfaatkan pompa banjir dan Bapak Wali Kota menggencarkan kegiatan gotong-royong tiap bulan di enam kecamatan. Ini menjadi bagian dari upaya jangka pendek dan menengah,” ujar Eko Prihandono.

Selain pendekatan teknis, strategi infrastruktur hijau juga diperkuat melalui perluasan ruang terbuka hijau, restorasi lahan basah dan gambut, serta rencana pengembangan kawasan kota multifungsi yang mampu menampung air saat hujan besar.

Ia menegaskan bahwa mengembalikan ruang bagi alam merupakan bagian penting dari pembangunan ketahanan kota.

Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan menggandeng akademisi, lembaga riset, komunitas, dan sektor swasta.

Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Rencana Aksi Iklim dan memasukkan isu keberlanjutan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota juga difokuskan pada normalisasi saluran dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga parit serta tidak membuang sampah sembarangan.

Menurut Eko, ketangguhan kota tidak hanya diukur dari skala proyek infrastruktur, tetapi juga dari kesadaran kolektif warganya.

Pontianak yang dikenal sebagai “Kota Seribu Parit” memiliki sejarah panjang adaptasi terhadap air, namun pertumbuhan penduduk dan perubahan tata ruang menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis ilmu pengetahuan.

“Air adalah identitas Pontianak. Kita harus memastikan bahwa generasi mendatang tetap bisa hidup aman dan selaras dengan air. Ketangguhan kota bukan hanya soal membangun tanggul atau pompa, tetapi tentang kolaborasi pemerintah dan warga dalam menjaga akses air, kesehatan, dan masa depan kota,” pungkasnya.

(rdh)