– Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menghadiri Penyampaian Keputusan DPRD Kalbar tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan DPRD Kalbar.
“Nanti kita akan tindaklanjuti. Ada beberapa hal yang menurut mereka itu masih belum maksimal dilaksanakan. Jadi nanti kita lihat di lapangan, jika memang itu belum maksimal akan kita tindaklanjuti,” terang Norsan ditemui awak media di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Selasa (20/04/2021).
Dikatakannya, rekomendasi Anggota Dewan dalam hal ini mencakup beberapa poin. Seperti peningkatan IPM dan infrastruktur jalan yang masih banyak terlihat rusak.
“Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak, memang dalam tahun 2020 kemarin, kita belum maksimal mengoptimalkan jalan. Karena dana tersedot untuk penanganan pandemi Covid-19. Insyaallah di tahun 2021/2022 ini, akan difokuskan kembali untuk pembangunan struktur jalan,” kata Wagub.
Rekomendasi lainnya menyebutkan, angka kemiskinan di Kalbar tidak sinkron dengan data yang ada. Angka kemiskinan antara BPS dan Disdukcapil Kalbar harus selaras.
“Bapak Gubernur sudah mengisyaratkan agar instansi-instansi di Kalbar menggunakan satu data, contoh angka jumlah penduduk antara pemerintah provinsi atau di Dukcapil dengan BPS itu tidak sama. Kalau di Dukcapil setiap hari mengaudit, tapi kalau BPS itu biasanya setahun sekali baru mengaudit. Itu yang menyebabkan terjadi ketidaksinkronan,” tutur Norsan. (dis)
Discussion about this post