Wakil Rakyat Minta Pemerintah Tutup Rumah Pelacuran di Putussibau

– Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan Wakilnya Wahyudi Hidayat kompak mengaku tidak mengetahui adanya rumah pelacuran berkedok lanting penginapan yang tidak jauh dari Pendopo Bupati. Di mana lokasinya nyaris depan rumah dinas Bupati Kapuas Hulu.

Wakil Bupati Wahyudi Hidayat hanya mencurigai adanya aktivitas prostitusi di Terminal Bus Antar Kota Dalam Provinsi di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan. Makanya, sepekan lalu, ia sempat meninjau terminal tersebut. Dia menduga, area itu dijadikan lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK).

“Gelagat dan cara berpakaian wanita di terminal ada ke arah itu (prostitusi, red),” beber Wahyudi ketika diwawancarai Jurnalis.co.iddi Putussibau, Selasa (01/06/2021).

Meski begitu, Wabup karib disapa Wahyu ini tidak bisa memastikan, apakah praktek prostitusi di kawasan terminal itu ada atau tidak.

“Tapi ketika saya pantau di situ. Ada yang berpakaian agak vulgar. Jadi Saya curiga. Atau wanita-wanita itu lagi mendampingi orang (pelanggan) yang minum-minum di situ,” ujar Wahyu menduga seraya melontar tekad berantas aktivitas ilegal di terminal.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Hairudin menegaskan, kegiatan-kegiatan berbau prostitusi harus dihentikan. Tak kecuali, rumah pelacuran dekat pendopo Bupati Kapuas Hulu yang notabene berada di tengah kota.

“Harus ditutup (rumah pelacuran depan rumah dinas Bupati). Apalagi itu di tengah kota,” tegas Hairudin kepada Jurnalis.co.id ditemui di Gedung Parlemen Kapuas Hulu, Selasa (01/06/2021).

Hairudin mengharapkan, instansi dan tim terkait segera turun untuk menangani persoalan tersebut. Supaya praktek prostitusi di Kota Putussibau lenyap.

“DPRD akan menyampaikan masalah ini. Saya mereka (eksekutif) segera menertibkan,” lugas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Hairudin berpendapat, pengusaha penginapan itu telah menyalagunakan izin yang telah diberikan. Sehingga rumah pelacuran berkedok penginapan wajib diberi sanksi.

“Saya kira ini penyalagunaan izin. Izin penginapan digunakan untuk itu (prostitusi). Kan tidak benar. Pemerintah harus menertibkan,” demikian Wakil Ketua Hairudin. (rin/dis)