Warga Transmigrasi Kalis Era SBY Keluhkan Air Bersih, Jalan dan Jaringan

– 11 tahun sudah warga transmigrasi Kalis Dusun Sampak UPT 18 Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kesulitan air bersih, jalan dan jaringan.

Warga Transmigrasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini banyak dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Mereka sangat mengharapkan ada perhatian dari Pemerintah Pusat, Daerah maupun Kabupaten.

“Kami di sini dari tahun 2010, ada 70 Kepala Keluarga, tapi sekarang tinggal 42 KK saja,” kata Jamiat Ketua RT 10 Trans Kalis Dusun Sampak UPT 18 saat ditemui dirumahnya, Jumat (25/12/2021).

Jamiat menyampaikan, dari 70 KK yang ada, kini tinggal 42 KK. Hal ini dikarenakan warga transmigrasi Kalis ini tak betah tinggal karena banyak keterbatasan.

“Dulu itukan listrik tak ada, air bersih tak ada, jalan belum pengerasan, jaringan kurang. Tapi untuk sekarang listrik sudah ada,” ujarnya.

Lanjut Jamiat, yang menjadi persoalan di transmigrasi Kalis ini adalah masalah air bersih, masyarakanya sangat tergantung dengan air hujan.

“Begitu juga jalan dan jaringan disini harus dibenahi,” ucapnya.

Selain itu, kata Jamiat, warga transmigrasi ditempatnya kesulitan untuk mengolah tanaman palawija dan lainnya karena terkendala soal pupuk

“Kita kan pakai pupuk kandang, sementara harganya mahal,” tuturnya.

Paulinus Joni Ketua RT 11 Dusun Sampak Trans Kalis mengatakan, ditempatnya ada 30 Kepala Keluarga yang menempati rumah transmigrasi ini.

“Yang tidak dihuni rumahnya ada kurang 10,” ucapnya.

Masalah yang dihadapi warga Transmigrasi ini kata Joni ialah air bersih dan jalan maupun jaringan.

“Ini saja sudah seminggu tukang air galon tidak masuk kesini. Kita hanya andalkan air hujan,” tuturnya.

Begitu juga dengan jalan kata Joni, untuk jalan ini jika musim kering, jalan ditempatnya ini berdebu sementara jika hujan jalan akan becek.

“Karena jalan kami ini belum tersentuh dengan pengerasan oleh pemerintah,” ucapnya.

Sambung Joni, warganya pun sangat berharap kepada pemerintah daerah dapat mempermudah akses jalan mereka dengan pengerasan.

“Kita ingin pejabat pemerintah pusat hingga daerah dapat memperhatikan dan mendengar keluhan masyarakat transmigrasi ini,” pungkasnya. (opik)