Pansus DPRD Beri 18 Catatan LKPj Gubernur Kalbar Tahun 2021

Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L menyerahkan hasil laporan kinerja Pansus DPRD Kalbar terkait LKPj Gubernur Kalbar tahun 2021. Foto: Lovy/JURNALIS.co.id

JURNALIS.co.id – DPRD Kalbar menggelar sidang paripurna, dengan agenda penyampaian Keputusan DPRD, terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Barat tahun anggaran 2021, Senin (23/05/2022).

Juru bicara panitia khusus (Pansus) LKPj Anggaran 2021 Pemprov Kalbar, Yoseph Alexander dalam rapat paripurna mengatakan, Pansus menghasilkan 18 catatan-catatan strategis dan rekomendasi yang berkaitan dengan hasil penyelengaraan urusan pemerintahan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bahwa perkembangan IPM di Kalimantan Barat tahun 2019 adalah 67,66 persen, tahun 2020 turun 0,01, menjadi 67,65 tahun 2021 naik sekitar 0,25 ke 67,90.

“Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan Pemprov Kalbar melanjutkan peningkatan IPM,” katanya.

Menurut penuturannya, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, anggaran akumulasi kenaikan IPM berlangsung secara terus menerus. Upaya real dalam peningkatan IPM tersebut, tidak keluar dari komponen pembentukan IPM itu sendiri.

“Yakni kesehatan, pendidikan, pendapatan perkapita penduduk, serta merata diseluruh wilayah Kalimantan Barat,” tukasnya.

Selain catatan terkait IPM, adapun 17 catatan-catatan strategis lain yang direkomendasi dan berkaitan dengan hasil penyelengaraan urusan pemerintahan yakni Pertumbuhan Ekonomi, Data Investasi, Data Inflasi, Desa Mandiri, Angka Kemiskinan, Konflik Sosial, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kemudian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Energi, Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pertumbuhan Angka stunting dan gizi buruk, Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Dilanjutkan, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD, Penanganan Buruh Migran, Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

“Diharapkan catatan dan rekomendasi yang disampaikan ini akan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemprov Kalbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, untuk terwujudnya masyarakat Kalbar yang sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera,” tuturnya. (lov)