Batalnya SPK TKBM MM II Kijing Disinyalir Ada Campur Tangan Eksekutif Oligarki

JURNALIS.co.id. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI), Anwar Sadat menduga, batalnya penujukan TKBM Mitra Masa II Kijing dalam mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK), ada campur tangan oknum berkuasa pihak eksekutif yang oligarki. Untuk itu, pihaknya akan mengusut kasus ini hingga ke tingkat pusat.

“Disinyalir adanya orang yang berkuasa di pemerintahan yang ikut bermain dalam hal ini. Dan ini kita dugakan sebab rumor yang kita dengar dari beberapa pihak seperti itu. Namun siapa orangnya kita juga belum tahu pasti walau beberapa pihak sudah bisa menebak siapa orangnya yang bermain untuk ikut merebut hak pekerja TKBM MM II Kijing. Untuk itu kita akan mengusut kabar ini dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Baik pihak dari daerah maupun sampai ketingkat pusat,” terang Anwar menangapi rumor yang berkembang.

Dugaan itu menurut Ketua FSPMI yang ditemui di Cafe Kijing Jaya Sabtu (09/07/2022) ini bukan tanpa alasan. Sebab TKBM MM II yang telah memiliki legalitas jelas terdaftar di pusat dengan TKBM grade A dan telah disepakati sebagai organiknya TKBM Jasa Karya Pontianak tiba-tiba bisa berubah. Jika tidak ada campur tangan orang yang berkuasa, tentu hal tersebut tidak mudah untuk terjadi perubahan.

“Memang penunjukan PBM Tanjung Priuk adalah mata rantai karena memang itu anak perusahan PT Pelindo. Tapi kenapa yang ditunjuk dari pelabuhan Tanjung Priuk. Jika dikatakan kalau perusahan itu memiliki cabang dari Pontianak, itu secara logika dan defacto tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan,” imbuhnya.

Kembali lagi kaitanya dengan batalnya SPK untuk TKBM MM II, Anwar Sadat juga mendoakan agar pihak yang disinyalir berkuasa, oknum oligarki yang bermain hingga membuat keruh suasana ini diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah SWT. Sehingga terbuka mata hatinya melihat pekerja TKBM MM II yang menuntut haknya untuk anak istri dan keluarga mereka.

Anwar Sadat juga menegaskan, Dia sebagai Ketua Umum FSPMI, akan berjuang dan bergerak menuntut hak TKBM MM II di Jakarta melalui Kementerian Dalam Negeri, Komisi IX DPR RI dan juga Dirjen Lala untuk Kementerian Perhubungan.

“Saya juga coba komunikasi dengan pihak induk koperasi sendiri. Karena kita khawatir juga teman-teman di Jakarta sebagai kepala koperasi induknya, yang maaf, mungkin ada main mata, ada oknum yang mungkin tidak setuju bahwa MM II ini mendapat legalitasnya dan melakukan aktifitasnya di Pelabuhan Kijing,” pungkas Anwar Sadat. (afy)