BPM Kalbar Desak Kajati Berani Tuntaskan Dugaan Korupsi Navigasi Pontianak

JURNALIS.co.id – Desak penuntasan kasus-kasus korupsi, Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat (BPM Kalbar) melakukan unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Selasa (11/10/2022). Salah satunya, dugaan korupsi Navigasi Pontianak.

Sekretaris BPM Kota Pontianak, Rama menyampaikan bahwa aksi damai dilakukan pihaknya adalah bentuk dukungan kepada Kejati Kalbar menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada.

“Karena bagi kami BPM, tidak ada koruptor yang kebal hukum, khususnya di bumi kita Kalbar ini,” ujarnya.

Sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) yang baru lahir, kata Rama, BPM bertekad untuk berbuat kebijakan dan bermanfaat bagi masyarakat Kalbar.

“Kita hadir di gedung Kejati untuk menanyakan kasus-kasus korupsi yang hampir jalan di tempat, seperti kasus di Navigasi Pontianak yang diperkirakan merugikan negara miliaran rupiah. Jangan hanya kasus-kasus kecil dan ecek-ecek saja yang ditangkap  dan dipidanakan,” tuturnya.

Pihaknya minta Kepala Kejati Kalbar yang juga menjadi harapan masyarakat Kalbar berani menindak tegas kasus-kasus korupsi besar yang jelas merugikan negara miliaran rupiah.

“Kami BPM mengingatkan Kajati jangan ada bermain-main dengan kasus-kasus korupsi di Kalbar,” tegas Rama seraya menyampaikan BPM Kalbar akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika masalah kasus-kasus korupsi tidak ditindak cepat.

Sementara Ketua Satgas BPM Kalbar Iskandar selaku Koordiantor Unjuk Rasa mengatakan kasus Navigasi Pontianak yang diduga melibatkan orang besar sampai sekarang masih berjalan di tempat.

“Sudah satu tahun lebih sejak Kajati Kalbar menjabat sampai sekarang kasus korupsi berjamaah ini Mandul alias tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” sebutnya..

Iskandar mengatakan kalau kasusnya memang tidak terbukti silahkan Kajati Kalbar terbitkan SP3.

“Jadi kami dari Ormas Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat tidak berharap lagi dan tidak percaya lagi penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi Kalbar ini,” ucapnya.

Dia meminta Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia bisa mengambil alih kasus miliaran rupiah tersebut. Ini sangat memamlukan ekali kalau kasus-kasus korupsi di Kalbar hanya berjalan di tempat.

“Salam Zero buat Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia,” pungkas Iskandar. (m@nk)