Pendapatan Transfer Masih Berkontribusi Paling Besar Bagi APBD Pemprov Kalbar

JURNALIS.co.id – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kukuh Sumardono Basuki, mengungkapkan, bahwa pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalbar. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalbar.

“Kalau dilihat dari APBD Kalbar, hingga 31 Januari 2023 pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar, yaitu sebesar Rp1.175,6 miliar atau sekitar 78,66% dari total pendapatan Rp1.494,53 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat,” jelas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki, seperti disampaikan dalam rilis kinerja APBN KiTa Regional Kalbar Edisi bulan Februari 2023, yang diterima pada Jumat 24 Februari 2023.

Sementara itu, pada 22 Februari lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan, bahwa Pemulihan Ekonomi Indonesia masih dalam momentum yang kuat.

Sebagaimana dirilis oleh BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir berada di angka 5,1% dan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif di tahun 2022 adalah sebesar 5,3%. Hal ini menunjukkan pola pemulihan yang resilien dan sangat meyakinkan karena selama 5 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 5%.

Di Provinsi Kalbar sendiri, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada tahun 2022 adalah sebesar 5,07% (c-to-c). Provinsi Kalbar juga menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dengan kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi terhadap Regional Kalimantan sebesar 0,77%.

Pendapatan negara dalam APBN Kalbar melanjutkan kinerja baik di awal tahun 2023 dengan tumbuh 24,51% (yoy). Dalam APBN 2023 di Provinsi Kalbar, target pendapatan negara memang menunjukkan penurunan 6,49% dibandingkan dengan target tahun lalu.

Hal ini disebabkan oleh turunnya target komoditas bea keluar/pungutan ekspor seiring dengan tren menurunnya harga CPO dan turunannya yang sudah termoderasi serta turunnya volume ekspor komoditas mineral (bauksit) karena berkurangnya permintaan global.

Hingga 31 Januari 2023, kinerja pendapatan negara di Kalbar terealisasi Rp1.025,89 miliar atau sekitar 9,62% dari target Rp10.669,48 miliar. Realisasi ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp975,06 miliar (9,86%) yang didominasi oleh PPh dan PPN sebagai penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup Kalbar.

Sedangkan, dari sisi PNBP realisasi hingga bulan Januari telah mencapai Rp50,83 miliar atau sekitar 6,53% dari target Rp778,08 miliar.
Kinerja baik APBN di Kalbar berlanjut hingga bulan Januari 2023. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga 31 Januari 2023 yang mencapai
Rp1.741,99 miliar atau sekitar 5,83% dari total pagu belanja Rp29.867,51 miliar. Realisasi ini
menunjukkan pertumbuhan 40,77% dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Total realisasi belanja tersebut terdiri dari Realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp290,40 miliar (2,82%) dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1.451,60 miliar (7,41%).

Di awal tahun 2023 ini masih belum terdapat realisasi untuk Dana Desa karena terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait penyaluran dana desa, yaitu dalam rangka program pemulihan ekonomi untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa, tahun ini penyalurannya paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari anggaran dana desa, serta program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran dana desa.

Hingga 31 Januari 2023, masih belum terdapat realisasi DAK fisik karena batas waktu penyampaian Rencana Kegiatan Pemda hingga bulan Maret 2023, sehingga paling cepat dilakukan penyaluran DAK fisik pada bulan Maret.

Dukungan pemerintah kepada para pelaku UMKM juga ditunjukkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Di Provinsi Kalbar, hingga 31 Januari 2023 belum terdapat realisasi penyaluran KUR yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan penyaluran di tahun 2023.

Sedangkan, untuk penyaluran UMi hingga 31 Januari 2023 mencapai 1.090 debitur dengan total penyaluran Rp5,11 miliar. Total penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Ketapang dengan jumlah debitur UMi 174 debitur dan total penyaluran Rp747,7 juta.

“Secara keseluruhan, kinerja APBN di awal tahun 2023 mencatat capaian yang positif sehingga hal ini dapat kita gunakan sebagai bekal untuk menjaga optimisme pemulihan ekonomi, baik secara regional maupun nasional. Namun, kita tidak boleh lengah karena tantangan dan ketidakpastian masih harus tetap diantisipasi dan diwaspadai. APBN juga akan tetap dijaga kesehatannya agar bisa menjadi instrumen yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan ekonomi serta mendukung transformasi ekonomi untuk terus semakin kuat dan maju,” tutup Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki. ***

(R/Ndi)