JURNALIS.co.id – Sebagai salah satu wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN serta memperkuat fungsi dan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di daerah, KPPN Putussibau mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kinerja APBN kepada masyarakat luas melalui kegiatan Rilis Kinerja APBN serta Kick-off dan Sosialisasi ISO 37001:2016 SMAP kepada Stakeholders KPPN Putussibau, Rabu (28/03/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut dihadiri Kuasa Pengguna Anggaran satker mitra kerja KPPN Putussibau, instansi Pemda Kapuas Hulu diantaranya BKAD, Bappeda dan akademisi serta media.
Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau menyampaikan sampai dengan akhir Februari tahun 2023, total realisasi Belanja APBN sebesar 12,15 persen masih di bawah target triwulan I rata-rata sebesar 15 persen. Namun demikian terdapat satu satker yang realisasinya di atas 20 persen, 16 satker dengan realisasi antara 10 persen hingga 20 persen dan 15 satker lainnya masih di bawah 10 persen.
“Capaian Realisasi Belanja Pegawai masih tertinggi yaitu sebesar 11,61 persen sedangkan untuk Belanja Barang sebesar 9,46 persen dan Belanja Modal masih rendah sebesar 0,93 persen,” katanya, Kamis (30/03/2023).
Sri Winarno menyampaikan, terdapat 5 satker yang belum melakukan realisasi belanja modal termasuk satker dengan pagu hingga Rp200 juta sampai dengan Februari 2023 namun sudah melakukan pendaftaran kontrak. Tantangan yang dihadapi satker diantaranya Satker UPBU Pangsuma masih menunggu arahan pusat terkait eksekusi belanja modal dikarenakan sebagian masih diblokir, untuk Kemenag pengajuan uang muka 30 persen akan dilakukan pada April. Kendala satker Bawaslu belum memiliki pejabat pengadaan yang bersertifikat dimana akan ditunjuk dari pegawai Bawaslu Provinsi Kalbar.
“Kepada Satker Kementerian/Lembaga agar mengoptimalkan implementasi digitalisasi/modernisasi sistem pembayaran transaksi nontunai atau budaya cashless melalui melalui Aplikasi Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System (CMS), serta menyusul KKP Domestik melalui QRIS,” ujar Sri.
Dari hasil monev kata Sri, terlihat progress sampai dengan akhir Februari 2023 implementasi transaksi non tunai lingkup satker KPPN Putussibau masih tergolong minim. Pengguna aktif KKP hingga Februari baru 3 satker dan 55 persen satker telah menggunakan CMS serta penggunaan Digipay mencapai 7 vendor.
Untuk kinerja APBD Kapuas Hulu dari data BKAD sampai bulan Februari 2023 total realisasi mencapai 3,40 persen dari sisi jenis belanja operasi baru mencapai 5,24 persen yang didominasi belanja pegawai yang realisasinya sebesar 9,03 persen dan belanja barang dan jasa 1,15 persen. Disisi pendapatan realisasi cukup bagus telah mencapai 12,10 persen.
“Rendahnya realisasi Belanja Barang dan Jasa daerah diantaranya disebabkan penggunaan e-purchasing belum familiar, maka perlu peningkatan implementasi oleh para pengelola keuangan dan dukungan pimpinan yang lebih intensif dalam memacu akselerasi belanja daerah,” jelasnya.
Lanjut Sri, berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp69,9 miliar, terlihat rasio PAD 2023 sebesar 4,23 persen masih lebih rendah dibandingkan periode 2022 sebesar 4,52 persen. Rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kab. Kapuas Hulu agar dapat meningkatkan PAD. Realisasi Pajak Daerah per 28 Februari 2023 cukup bagus telah mencapai 13,19 persen dari target Rp18 miliar.
Kemudian Kinerja KPPN Putussibau sebagai penyalur seluruh dana Transfer Ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan akhir Februari 2023 telah mencapai Rp187,34 miliar atau 12,53 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.494,84 miliar.
“Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp159,99 miliar dari pagu Rp924,27 miliar untuk DAU bulan Januari s.d. Maret 2023, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,27 miliar dari pagu Rp75,21 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp11,64 miliar dari pagu Rp165,14 miliar dan Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp5,43 miliar dari pagu Rp241,91 miliar yang disalurkan untuk 17 desa dari 278 desa,” jelas Sri.
Sambung Sri, sebagai tindak lanjut atas keberhasilan KPPN Putussibau mendapatkan predikat WBBM pada tahun 202 lalu maka tahun 2023 ini KPPN Putussibau akan mengimplementasikan ISO 37001:2016 SMAP (Sistem Manajemen Anti penyuapan) dimana pada tahap awal kita lakukan kick-off dan sosialisasi kepada seluruh stakeholders KPPN Putussibau.
Kemudian Implementasi ISO 37001:2016 SMAP dilakukan untuk unit kerja yang telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan agar dapat menjaga kualitas dan kontinuitas penerapan nilai-nilai pada pembangunan ZI.
Selain itu implementasi ISO 37001:2016 SMAP dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan prinsip good governance melalui penyempurnaan sistem manajemen secara konsisten dan berkelanjutan melalui beberapa tahapan seperti pembentukan tim kerja, penyusunan 10 (sepuluh) klausul utama, piloting dan asistensi, sampai dengan tahap sertifikasi.
“Dalam implementasi ISO 37001:2016 SMAP Winarno meminta dukungan seluruh stakeholder, agar KPPN Putussibau dapat berhasil memperoleh sertifikatnya, sehingga harapan untuk selalu meningkatkan layanan sesuai standar internasional dapat terwujud,” ujarnya.
Sri Winarno menegaskan kembali tentang komitmen bahwa setiap elemen KPPN Putussibau untuk wewujudkan budaya anti korupsi sebagai instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan akan terus menyebarkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder KPPN Putussibau.
“Seluruh elemen KPPN Putussibau juga senantiasa menjaga integritas dalam rangka turut mewujudkan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan serta menularkan kepada lingkungan satker. Layanan KPPN Putussibau garatis tanpa biaya,” pungkasnya. (opik)
Discussion about this post