JURNALIS.co.id – DPRD Kalimantan Barat menggelar paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kalbar tahun anggaran 2022, Selasa (09/05/2023).
Sejumlah rekomendasi pun diberikan DPRD Kalbar, salah satunya perbaikan perencanaan anggaran, pemerataan infrastruktur hingga penurunan stunting.
Juru bicara DPRD Kalbar, Irsan menyampaikan eksekutif diminta untuk memperbaiki proses perencanaan anggaran, sehingga sehingga estimasi belanja dan pendapatan lebih akurat dan realistis.
Legislator Partai PKB ini juga mendorong keterlibatan aktif DPRD Kalbar dalam proses perencanaan. Di sisi lain, Pemprov Kalbar diminta meningkatkan perencanaan dan transparansi mengenai anggaran, kebijakan dan realisasi pendapatan.
“Prioritaskan program strategis. Alokasikan pendapatan yang meningkat dalam berbagai program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal,” terangnya
Disisi lain, DPRD Kalbar juga meminta pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, agar anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan masyarakat.
“Pelaporan berkala mengenai realisasi anggaran dan pencapaian program. Sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas,” terangnya.
Dirinya juga mendorong agar diadakan pertemuan rutin antara eksekutif dan DPRD Kalbar untuk membahas kebijakan, perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan.
Ia juga mendorong agar SDM di jajaran eksekutif dan DPRD ditingkatkan melalui berbagai pelatihan.
“DPRD juga mendorong agar keberlanjutan program desa mandiri dilanjutkan. Hal ini guna meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong agar perhatian terhadap UMKM ditingkatkan,” sebutnya.
Sementara itu mengenai stunting, Kalbar masih menjadi perhatian pemerintah karena angkanya yang masih cukup tinggi.
“Karenanya DPRD mendorong pemerintah meningkatkan anggaran guna meningkat kualitas gizi ibu dan anak. Salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi pentingnya gizi seimbang serta tingkatkan juga akses pelayanan kesehatan, baik tenaga medis dan pelayanan kesehatan,” terangnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong Pemprov Kalbar harus merekrut dokter spesialis dan memberi insentif bagi dokter yang ingin bergabung ke RSUD Soedarso.
DPRD Kalbar juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai daerah. Peningkatan indeks infrastruktur ini kata dia, harus didukung dengan anggaran.
“Pastikan pemeliharaan secara efektif dan efisien,” kata dia.
Dari sisi pendidikan, DPRD Kalbar mendorong Pemprov Kalbar untuk melakukan evaluasi kepada kepala sekolah dan guru. Evaluasi ini guna mengetahui data pengajar, kepala sekolah. Hal ini guna mengidentifikasi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Selain itu, melakukan peningkatan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan kepada pegawai P3K agar mereka punya keterampilan. (lov)
Discussion about this post