JURNALIS.CO.ID – Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin meminta agar data terkait pendidikan di instansi pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan di Kalimantan Barat, memiliki cadangan atau back up.
Hal ini ia sampaikan mengingat maraknya peretasan yang terjadi pada website resmi milik pemerintahan di Indonesia.
“Aplikasi atau website pemerintah memang rentan diretas, apalagi website pemerintah bersifat terbuka, jadi rentan disusupi,” katanya kepada wartawan, Jumat (09/08/2024).
Heri juga meminta, agar kewaspadaan terhadap peretasan komputer atau laptop kedinasan masing-masing instansi mendapat perhatian serius.
“Pengawasan komputer dan laptop yang digunakan untuk kedinasan sebaiknya lebih hati-hati digunakan, apabila berselancar di internet. Jangan membuka website yang tidak aman,” katanya.
Menurut dia, beberapa waktu sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pernah menangani 683 situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang disusupi konten bermuatan perjudian online.
Rinciannya, dari 1 Januari 2022 hingga 13 Februari 2023, terdapat 461 situs dengan domain .go.id dan 222 situs domain .ac.id yang sudah ditangani. Penanganan konten internet negatif pada domain .go.id dan .ac.id ini berdasarkan hasil crawling dan aduan masyarakat.
“Terbaru yakni situs pendidikan dan pemerintahan di Kalbar juga terindikasi disusupi konten judi online,” pungkasnya. (dis)
Discussion about this post