JURNALIS.co.id – Calon Gubernur nomor urut 1, Sutarmidji skakmat, cagub Ria Norsan terkait dengan perizinan wilayah pertambangan rakyat dalam debat publik Pilgub Kalbar 2024, Rabu (23/10/2024).
Sutarmidji mengatakan, Pemprov Kalimantan Barat punya komitmen kuat., meski terkendala wewenang pemerintah pusat.
Sutarmidji bilang, Pemprov Kalimantan Barat, di era pemerintahannya telah mendorong percepatan perizinan WPR. Tujuanya agar ada peningkatan kesejahteraan dan masyarakat tidak dikejar-kejar melanggar hukum.
Komitmen ini dibuktikan dengan terbitnya enam WPR yang mendapat perizinan. Tiga berada Kapuas Hulu dan tiga di Ketapang.
“Itu sudah diurus bertahun-tahun baru keluar. Namun, kendalanya terletak pada perizinan yang tersentralisasi di pusat,” ucapnya.
Menurut Sutarmidji, Bumdes ke depan harus dilibatkan agar memperoleh perizinan dan mereka tidak dikejar melanggar aturan. Di samping itu, Sutarmidji juga mendorong hilirisasi dan penyiapan SDM.
“Ketika SDM tidak mempuni maka investor akan berpikir untuk investasi di Kalimantan Barat. Di samping itu, status desa harus diperhatikan,” ucapnya.
“Kalau status desa sangat tertinggal akan jadi keraguan investor, kalau desa mandiri sudah terbentuk maka ada sarana prasaraana mempercepat investasi, perizinan pusat dan daerah harus linier,”sambungnya.
Debat pertama Pilgub Kalbar 2024 mengangkat tema ‘Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Menciptakan Inovasi Untuk Kemajuan Daerah’.
Debat Pilgub Kalbar 2024 diikuti oleh tiga kandidat pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalbar periode -2024-2029 yakni pasangan calon nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, pasangan calon nomor urut 2, Ria Norsan dan Krisantus, dan pasangan nomor urut 3, Muda Mahandrawan-Jakius Sinyor. (m@nk)
Discussion about this post