– Dalam rangka melakukan kunjungan kerja, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umun (KPU) Ketapang, Rabu (23/12) kemarin.
Dalam kunjungan tersebut, Cornelis mengapresiasi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ketapang karena berjalan lancar, mulai dari persiapan, pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat kabupaten.
Selain berkunjung ke KPU, dia juga menyerap aspirasi dalam reses reses perseorangan masa persidangan II tahun sidang 2020-2021.
Kedatangan Cornelis didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Ketapang, Kasdi, dan Pengurus DPC PDI Perjuangan lainnya. Kehadiran rombongan di KPU disambut Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Ketapang.
Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin, menyampaikan laporan terakhir tahapan penyelenggaraan Pilkada di Ketapang yang dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar walaupun di tengah pandemi Covid-19.
Tedi menyebut, untuk tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Ketapang mencapai 70,26 persen dan semua pihak dapat menerima hasil Pilkada dengan legowo.
“Tapi penetapan calon terpilih masih menunggu pemberitahuan dari KPU RI mengenai ada atau tidaknya sengketa hasil pemilihan melalui Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Tidak kalah penting, Pilkada kali ini dapat diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” kata Tedi.
Sementara itu, Cornelis mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada KPU pantaran telah berhasil menyelenggarakan Pilkada secara profesional, sukses dan sehat. Sehingga apa yang dikhawatirkan mengenai penyebaran Covid-19 di hari pemungutan suara tidak terjadi.
“KPU sebagai mitra kerja Komisi II telah mencatatkan sejarah dalam melaksanakan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Tugas ini sangatlah berat, karena harus menyelamatkan pemilih, Peserta Pilkada maupun semua penyelenggara,” kata Cornelis.
Dia mengungkapkan, saat ini KPU sedang disorot oleh masyarakat yang khawatir Pilkada akan menjadi potensi penyebaran Covid-19.
Namun demikian, sebelum tahapan Pilkada dilanjutkan, tentu sudah dilakukan kajian mendalam dan diputuskan pemerintah bersama DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP agar tetap dilaksanakan.
“Tapi harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat walau dengan biaya relatif besar untuk penyediaan alat pelindung diri,” ujar Mantan Gubernur Kalbar ini. (lim)
Discussion about this post