– Bupati Kayong Utara Citra Duani mengungkapkan ada dua desa di kabupaten yang dipimpinnya tidak didata, yaitu Desa Betok dan Desa Padang. Ini disebabkan kondisi cuaca tidak memungkinkan, geografisnya sangat ekstrem dan sulitnya transportasi di daerah kepulauan ditambah minimnya kader pendata di desa tersebut.
“Akan tetapi realisasi Pendataan Keluarga Tahun 2021 Kabupaten Kayong Utara di atas realisasi Pendataan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat sebesar 85,06 persen,” katanya saat membuka Sosialisasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Pendopo Bupati Kabupaten Kayong Utara, Selasa (12/10/2021).
Kemudian, agar pelaksanaan program Keluarga Berencana dilaksanakan penuh tanggung jawab, demi membangun SDM Kabupaten Kayong Utara ke depan. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah untuk pencegahan dan penurunan kasus stunting, seperti yang ditargetkan pemerintah pusat sebesar 14 persen di tahun 2024.
“Di tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Kayong Utara sudah tembus 16,37 persen dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara optimis angka stunting di Kabupaten Kayong Utara bisa di bawah 14 persen di tahun 2024,” ujar Citra.
Untuk mewujudkan itu semua perlu dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan informasi tentang program Bangga Kencana secara lengkap, benar dan berkelanjutan.
“Saya berharap perlunya kerjasama lintas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta peran masyarakat yang ada di desa serta kelompok kelompok yang tergabung dalam kegiatan program Bangga Kencana,” harap Citra.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, yang menghadiri sosialisasi ini secara virtual meeting mengatakan pendataan 2021 merupakan kegiatan langkah.
“Di kementerian dan lembaga tidak melakukan pendataan yang melakukan pendataan hanya di BKKBN. BPS tahun 2020 melakukan sensus penduduk, tetapi datanya betul-betul data dasar, variabelnya sangat sedikit,” ungkapnya
“Kami berterima kasih kepada Bapak Haji Alifudin selaku Anggota Komisi IX wakil rakyat daerah pemilihan Kalbar 1 yang sangat gigih menguatkan bahwa Anggaran untuk pendataan itu harus dilaksanakan, sehingga di BKKBN tidak direfocusion atau tidak dialihkan dan pendataan keluarga tetap dilakukan,” sambung Hasto Wardoyo.
Dia mengatakan pihaknya bekerja keras supaya hasil pendataan keluarga segera selesai sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Karena Pendataan Keluarga 2021 ini lengkap sekali by name by address.
Dalam kesempatan ini Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan tiga hal tentang DAK BOKB. Mulai tahun 2021, semula Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB yang berada di BKKBN Perwakilan kini diserah ke pemerintah daerah masing-masing, khususnya dinas yang mengelola Program Bangga Kencana (OPD-KB).
“Dana tersebut bisa digunakan untuk Operasional pelayanan KB di daerah termasuk pelayanan KB Pria,” ucapnya.
Pihaknya membutuhkan Pendamping Keluarga. Tujuan dari Pendamping Keluarga adalah SDM Unggul, Stunting tidak tinggi dan masyarakat serta Keluarga terlindungi.
“Kami usulkan 200 ribu pendamping keluarga dan 600 ribu anggotanya dan ini sudah disetujui Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” jelasnya.
Ditambahkannya, pendamping keluarga ini bukan dari PNS/ASN, tetapi merekrut yang sudah ada. Yaitu, PKK, Kader dan Bidan/Tenaga Kesehatan.
“Untuk tahun 2022 operasional Balai Penyuluh KB sudah kita anggarkan termasuk operasional untuk Kampung KB yang untuk mendukung Stunting, Rakor kecamatan. Dana tersebut nantinya akan lewat Dana Alokasi Khusus BOKB yang dikelola Pemda TK II agar profil keuangan daerah menjadi besar,” tutup Hasto Wardoyo.
Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur KIE BKKBN Eka Sulitia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbat Tenny C Soriton, Forkopimda Kayong Utara, kader, PKB/PLKB, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kayong Utara. (lud)
Discussion about this post