– Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya mengingatkan, agar pihak KLB ilegal dibawah pimpinan KSP Moeldoko tidak mendiskreditkan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa gugatan Yusril terhadap Partai Demokrat sia-sia.
Hal tersebut diungkapkan Sigit menanggapi pernyataan anak buah Moeldoko, Isnaini Widodo yang meminta Mahfud agar tak mencampuri urusan Moeldoko dan Demokrat, Kamis (14/10/2021).
“Orang kalap sering silap,” kata Sigit.
“Mereka mengabaikan fakta bahwa ini bukan konflik internal Partai Demokrat,” tegas Sigit.
Menurutnya, saat ini, di internal Partai Demokrat sangat solid. Sejak awal, lanjut Sigit, Ketum AHY sudah menegaskan bahwa yang terjadi adalah upaya pihak eksternal dibawah pimpinan Moeldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat.
“Isnaini sendiri sudah diberhentikan dari Partai Demokrat, jadi tidak pantas menyebut diri sebagai bagian internal partai,” bebernya.
Sigit menambahkan, perihal larangan anak buah Moeldoko terhadap Menko Polhukam agar tidak menyatakan pendapat, tidak masuk akal.
“Pernyataan dia ini menunjukkan karakter asli anak buah Moeldoko yang pada dasarnya tidak rasional dan tidak demokratis. Padahal sebagai ahli hukum tata negara, Prof Mahfud MD sedang menjalankan tugas intelektualnya, apalagi beliau juga bertanggung jawab atas stabilitas politik nasional sebagai Menko Polhukam, sehingga wajar beliau menjelaskan pada publik bahwa gugatan dan judicial review ini hanya membuat kegaduhan yang tidak perlu,” ujarnya.
Bayangkan, lanjut Sigit, jika judicial review ini dikabulkan, akan membuat setiap orang, apapun latar belakangnya, bisa menggugat AD/ART organisasi-organisasi massa, organisasi-organisasi politik bahkan juga organisasi-organisasi usaha.
“Meminjam istilah ahli hukum tata negara, judicial review ini merupakan intellectual manipulation yang bisa berujung pada legal anarchism atau ketidakpastian hukum, yang akan mengganggu upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi,” kata Sigit mengingatkan.
Sigit mengaku heran melihat pendukung KSP Moeldoko yang berani mendiskreditkan Menko Polhukam yang notabene–seharusnya merupakan rekan kerja KSP Moeldoko dalam kabinet Presiden Jokowi. Padahal pula, seharusnya, Moeldoko bisa mengendalikan pendukungnya sendiri untuk menjaga stabilitas dalam pemerintahan, bukan menyerang rekan kerjanya.
“Ulah dan pernyataan yang kebablasan seperti ini hanya akan makin mencoreng reputasi KSP Moeldoko. Tugas Kepala Staf Kepresidenan adalah meringankan beban tugas presiden, dan bukannya menambah beban beliau. Jadi sebaiknya KSP Moeldoko menertibkan perilaku pendukungnya ini, atau publik akan membaca bahwa KSP Moeldoko ternyata dianggap lemah oleh anak buahnya, sehingga mereka bisa bergerak liar tanpa kendali,” kata Sigit mengakhiri. (Rga)
Discussion about this post