JURNALIS.co.id – Ratusan mahasiswa dari gabungan BEM dan organisasi mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Ketapang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Ketapang, Rabu (13/04/2022).
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut sejumlah isu nasional maupun daerah yang dianggap kurang perhatian pemerintah pusat dan daerah.
Koordinator Aksi, Sajimin mengatakan, pihaknya menggelar aksi tidak hanya menyuarakan isu-isu nasional seperti penundaan pemilu hingga kenaikan tarif PPN. Tetapi, persoalan pendidikan, penanggulangan bencana dan infrastruktur turut disoroti.
“Kita ada tujuh tuntutan. Empat di antaranya persoalan daerah yang kita anggap perlu dibenahi oleh Pemda Ketapang,” kata Sajimin dalam orasinya.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan yakni, menolak Kkenaikan PPN, mendesak MPR RI untuk tilidak mengamandemen UUD 1945 jika ada potensi penundaan Pemilu dan Wacana tiga periode, dan menolak kenaikan bahan pokok dan BBM.
Kemudian, menuntut pembangunan infrastruktur, menuntut pemerintah dalam menindaki terdampak bencana alam di Ketapang, menolak wacana kenaikan LPG non subsidi serta menuntut pemerintah meningkatkan pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan.
Sementara Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi saat menerima kedatangan mahasiswa menyampaikan bahwa pihaknya di DPRD akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat.
“Walaupun apa yang telah perjuangkan dan dilaksanakan, tentunya tidak semua masyarakat ketapanng tau. Karena tidak semuanya terekpos,” ujar Febriadi.
Terkait aksi mahasiswa, dia mengaku menyambut baik. Menurutnya aksi itu wajar dilakukan oleh mahasiswa sebagai penyuara hati rakyat.
“Semua tuntutan itu akan kami bawa. Mengenai aksi itu, bebas saja selama tidak melanggar aturan. Karena ini rumah rakyat, silakan saja,” timpalnya. (lim)
Discussion about this post