JURNALIS.co.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kesekian kalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Penghargaan tersebut merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut.
Keberhasilan meraih WTP disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Rahmadi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2021 kepada Bupati Kapuas Hulu, di aula BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak, Kamis (12/05/2022).
Pada kesempatan itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, bahwa penilaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel.
“Mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan berintegritas sudah menjadi komitmen kita bersama. Opini WTP dari BPK yang berhasil kita raih merupakan hasil kerja keras, ini akan terus kita pertahankan,” kata Bupati Sis.
Atas keberhasilan tersebut, Bupati menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada DPRD Kapuas Hulu dan seluruh perangkat daerah atas kerjasama yang baik selama ini.
“Terimakasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan masukan dan motivasi agar tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu menjadi lebih baik.,” ujarnya.
Lanjut Bupati, keberhasilan meraih Opini WTP sebanyak lima kali menjadi tantangan pihaknya untuk mampu mengelola keuangan yang lebih baik lagi ke depan.
Bagi Fransiskus Diaan, pemeriksaan bukanlah sekedar penilaian. Di dalamnya ada unsur belajar untuk menjadi lebih baik. Opini WTP bukanlah akhir segala-galanya, pihaknya harus masih berbenah untuk menjadi lebih baik.
“Kata orang bijak, mempertahankan lebih susah, dari pada mencapainya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan tetap belajar, berusaha dan bekerja dengan semangat, agar opini WTP dapat dipertahankan,” pungkasnya. (opik)
Discussion about this post