Dugaan Pungli PCR, Kepala PLBN Entikong Mengaku Tidak Tahu Batas Tarif Ditetapkan Kemenkes

JURNALIS.co.id – Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Viktorius Dunand mengaku tidak tahu menahu batasan tarif pemeriksaan PCR yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Saya tidak tahu, tarif tertinggi dari Menkes untuk tes PCR itu Rp300 ribu,” ujar Viktorius Dunand kepada wartawan, Senin (16/05/20220).

Pernyataan itu disampaikan Viktorius Dunand menyusul adanya dugaan penetapan tarif yang dipatok kepada masyarakat yang melintasi PLBN Entikong di luar ketentuan yang telah ditetapkan Kemenkes.

Di mana, tarif PCR yang ditetapkan di PLBN Entikong yakni sebesar Rp400 ribu sampai Rp600 ribu. Padahal, jika mengacu kepada Surat Edaran (SE) nomor HK.02.02/I/4198/2021 tentang pelaksanaan ketentuan atas batas tarif tertinggi Pemeriksaan Covid-19 yakni Rp275 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp300 ribu untuk luar Pulau Jawa dan Bali.

Viktorius mengatakan pihaknya tidak terkait langsung dengan penetapan tarif biaya yang dipatok di PLBN Entikong. Sebab, kata Viktorius, pelaksana pemeriksaan swab PCR di sana merupakan pihak dari laboratorium swasta yang diketahui merupakan Laboratorium Kanazawa.

“Kita di PLBN hanya memfasilitasi pelayanan lintas batas negara termasuk petugas Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina. Yang menetapkan tarif itu pihak laboratorium, kami hanya memfasilitasi saja di PLBN,” kata Viktorius.

Viktorius mengaku pihaknya sebagai pengelola PLBN Entikong tidak ada kepentingan soal penetapan tarif pemeriksaan PCR tersebut.

“Terkait biaya dan lain dari pihak laboratorium yang menentukan berapa besar tarifnya. Kita tidak tahu tarifnya dari pihak manapun, Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina kita fasilitasi semua,” tegasnya.

Viktorius pun kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak tahu menahu soal tarif pemeriksaan PCR yang ditetapkan oleh Kemenkes. Bahkan dirinya mengaku tak pernah mendapat teguran dari Kantor Kesehatan Pelabuhan di Entikong terkait penetapan tarif tersebut.

“Yang menuliskan tarif itu Kanazawa kita tidak tahu tarifnya berapa-berapa karena bukan kewenangan dari PLBN, itu dari Kemenkes yang menentukan,” paparnya.

Viktorius pun meminta agar Laboratorium Kanazawa untuk melengkapi rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar maupun dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. (rin)