JURNALIS.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh didampingi Staf Sekretariat DPRD Ketapang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (09/01/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait perlindungan perkebunan, terutama permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam kebun kemitraan yang masih tergantung pada dana talangan.
Kunjungan yang berlangsung dengan serius ini juga menyikapi isu krusial yang mempengaruhi sektor perkebunan Ketapang. Dimana kebun kemitraan yang dikelola petani seringkali mengalami kesulitan finansial dan masih memerlukan dana talangan untuk kelangsungan operasional.
Permasalahan ini telah menjadi perhatian utama, karena dampaknya tidak hanya mengganggu kesejahteraan petani, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan hasil perkebunan yang pada akhirnya merugikan seluruh pihak terkait.
Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh menyampaikan sejumlah usulan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kementerian Pertanian untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani kebun kemitraan.
Salah satu usulan itu adalah penguatan mekanisme pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta pembinaan lebih intensif kepada para petani untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola kebun dengan efisien.
“Perlindungan terhadap sektor perkebunan sangat penting, khususnya bagi petani yang masih bergantung pada dana talangan. Kita berharap Kementerian Pertanian dapat segera mengambil langkah nyata dalam mencarikan solusi tepat agar petani kita tidak terus-menerus terjebak di siklus ketergantungan,” kata Sholeh.
Sholeh menegaskan, kunjungan ini juga merupakan bentuk nyata komitmen DPRD Ketapang dalam memperjuangkan kesejahteraan petani. Sekaligus memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait sektor pertanian dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
Pada kesempatan tersebut, pihak Kementerian Pertanian, yang diwakili sejumlah pejabat terkait menyambut baik masukan Ketua DPRD Ketapang. Mereka berjanji untuk segera melakukan evaluasi serta merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi persoalan yang ada.
Kementerian akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk mencari solusi jangka panjang yang dapat memperkuat sektor perkebunan dan memberikan dampak positif bagi petani, khususnya dalam kebun kemitraan. (lim)
Discussion about this post