JURNALIS.co.id – Pemerintah Kabupaten Sintang merespon pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyebutkan bahwa angka inflasi di Kabupaten Sintang mencapai 7,39 persen. Kabupaten Sintang masuk 10 besar daerah dengan angka inflasi secara nasional.
Respon Pemkab Sintang adalah dengan melakukan rapat-rapat membahas langkah yang akan diambil untuk menekan dan mengendalikan inflasi. Hasil rapat disampaikan Wakil Bupati Sintang Melkianus dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Command Center Kantor Bupati Sintang, Kamis (15/09/2022).
Pada jumpa pers tersebut, Wakil Bupati Sintang didampingi oleh Kadis Perindagkop dan UKM Arbudin, Kadis Kominfo Kurniawan, Kadis Sosal Setina, Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Veronika Ancili, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yustinus J dan Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik kabupaten Sintang Momon Herwanto.
Wabup Melkianus membeberkan beberapa data seperti bahwa Kabupaten Sintang di Agustus 2022 malah mengalami deflasi sebesar 0,96 persen, Desember 2021 hingga Agustus 2022 mengalami inflasi sebesar 4,52 persen. Angka yang menyebutkan inflasi sebesar 7,39 persen itu merupakan perbandingan angka inflasi pada Agustus 2021 sampai Agustus 2022.
“Ada lima komoditi penyebab inflasi sebesar 4,53 persen di Agustus 2022, adalah bahan bakar rumah tangga, tempe, angkutan udara, minyak goreng dan tahu mentah,” terang Melkianus.
Dijelaskannya, ada 10 langkah yang akan dilakukan Pemkab Sintang untuk menekan laju inflasi. Di antaranya mengendalikan harga, menjaga stok komoditas, menjaga daya beli masyarakat, membantu UMKM, melakukan operasi pasar sembako, mempercepat belanja modal APBD Tahun 2022, optimalisasi bantuan sosial pasca kenaikan harga BBM, perbaikan jalan jalur distribusi sentra penghasil cabe dan sayur.
“Secara rutin melakukan sidak harga ke pasar, mencegah dan mengawasi penimbunan komoditas masyarakat, dan memperkuat sinergi antar stakeholder yang ada,” beber Melkianus.
Wabup menyampaikan stok sembako untuk Kabupaten Sintang aman hingga tiga bulan ke depan. Pihaknya sudah kirim surat ke OPD agar segera melaksanakan proyek-proyek supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak.
“Sintang ini ada banyak sentra penghasil cabai namun jalannya rusak sehingga harga cabe di kota ini menjadi tinggi dan cabe salah satu komoditas yang menentukan inflasi. Kami berharap tidak ada yang menimbun sembako di saat seperti ini,” ujarnya.
Melkianus menyampaikan dari 10 langkah untuk menekan laju inflasi, ada satu langkah yang bisa dibantu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sintang dan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, yakni menjaga stok komoditas. Untuk itu, dia mengimbau agar ASN dan masyarakat Kabupaten Sintang bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam cabai dan komoditas sayur-sayuran yang lainnya untuk menjaga stok komoditas agar selalu tersedia serta harganya tidak melambung tinggi di pasar.
“Saya mengimbau kepada ASN dan masyarakat agar melakukan penghematan konsumsi, melakukan gerakan menanam komoditas yang bisa dilakukan secara mandiri,” pesannya.
“Kami sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk ASN, karena kami mau mulai dari jajaran Pemkab Sintang dulu, agar Kepala OPD dan ASN bisa menanam cabai, satu rumah wajib menanam 10 polybag cabai, untuk ASN ini wajib, nanti di foto untuk bukti sudah melaksanakan edaran kami,” tegas Melkianus.
Wabup juga mengimbau masyarakat yang menjadi penerima bantuan sosial untuk memanfaatkan dana hanya untuk kebutuhan pokok saja. Lakukan penghematan energi di setiap keluarga.
“Angka inflasi ini dihitung sebelum ada kenaikan BBM, kami juga berharap ada CSR perusahaan untuk membantu memperbaiki jalan menuju sentra penghasil cabe dan sayur-sayuran,” pungkas Wabup Melkianus.
Sementara Arbudin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa belum ada pengaruh yang signifikan sebagai dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga sembako di Kabupaten Sintang.
“Data kami menujukan harga sembako relatif stabil. Ada kenaikan, tetapi masih pada batas kewajaran. Naiknya hanya 200 sampai 800 rupiah saja. Karena penyesuaian biaya transportasi. Kami mengumpulkan data untuk 15 jenis kebutuhan masyarakat, hasilnya tidak mengalami kenaikan harga dan stabil,” terangnya.
Dikatakan dia, untuk stok sembako di agen, sub agen dan bulog, aman hingga tiga bulan ke depan. Untuk tempe dan tahu sebagai penyebab inflasi di Kabupaten Sintang, memang karena bahan bakunya dari luar.
“Tetapi harga kedelai masih stabil. Bawang bombay yang naik per hari ini,” ucap Arbudin.
Kurniawan, Kadis Kominfo Sintang menyampaikan kalau inflasi meningkat tentu akan melemahkan daya beli masyarakat. Sehingga sangat mungkin menyebabkan angka kemiskinan akan meningkat.
“Saat daya beli masyarakat menurun, akan sangat berpotensi menyebabkan angka kemiskinan naik,” sebutnya.
Dia mengatakan di Kabupaten Sintang, sudah ditetapkan bahwa garis kemiskinan adalah bagi masyarakat yang memiliki penghasilan per orang per bulan sebesar Rp550 ribu. Saat ini jumlah masyarakat Kabupaten Sintang yang miskin adalah 9 persen dari total jumlah penduduk. Artinya sekitar 40 ribu orang.
“Data kemiskinan sebagai dampak kenaikan BBM, masih akan kami hitung. Tidak bisa cepat dalam menghitung angka kemiskinan ini. Masyarakat bisa mendownload aplikasi SIBEJI di Playstore yang kami kelola. Karena OPD teknis langsung yang menginput perkembangan harga di Kabupaten Sintang,” beber Kurniawan.
Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang Momon Herwanto menjelaskan bahwa ada tiga jenis inflasi yang dirilis pihaknya, yakni data inflasi bulanan, inflasi tahun berjalan dan inflasi tahunan.
“Inflasi bulanan, untuk Agustus 2022 malah Sintang mengalami deflasi, lalu inflasi tahun berjalan, Sintang mengalami inflasi sebesar 4,52 persen dan inflasi tahunan ini yang disampaikan Bapak Presiden RI kemarin yakni sebesar 7,39 persen,” ungkapnya.
“Soal tempe dan tahu sebagai penyebab inflasi memang terjadi kenaikan harga yang signifikan dari kedua komoditas, kemungkinan terjadi kenaikan bahan baku,” sambung Momon Herwanto. (m@nk)
Discussion about this post