JURNALIS.co.id – Bupati Kayong Utara Citra Duani menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pidato Bupati Kayong Utara atas Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat Kantor DPRD Kayong Uyata, Selasa (20/09/2022).
Turut hadir dalam Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Abdul Zamad beserta anggota DPRD, jajaran Forkopimda Kayong Utara, Kepala OPD, awak media, dan tamu undangan yang hadir.
Pada kesempatan itu, Bupati Kayong Utara, Citra Duani menyampaikan pidato atas Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perda Kabupaten Kayong Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
Menurut Bupati, hal itu berdasarkan pelaksanaan prinsip Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang memiliki beberapa pedoman dalam pelaksanaan nanti.
“Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah,” kata Citra.
Selain itu, kata Citra, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
Kemudian, juga tepat waktu sesuai ketetapan perundang-undangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan.
“APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah,” ungkap Citra.
Dalam rapat paripurna untuk penyusunan Anggaran Tahun 2023, pemerintah daerah memiliki beberapa prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara.
Di antaranya, meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas, penanggulangan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk itu, Kepala Daerah Kayong Utara berharap, dengan pelaksanaan Rapat Paripurna terkait penyusunan anggaran 2023, pelaksanaan nantinya berjalan sesuai dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya berharap agar proses pembahasan rancangan APBD ini dapat berjalan dengan lancar dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sehingga kita terlepas dari sanksi administratif sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2017, tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutur Citra Duani. (rls)
Discussion about this post