JURNALIS.co.id – Wakil Bupati Ketapang Farhan menerima 58 sertifikat aset Pemda. Sertifikat diterima saat mengikuti Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) secara daring, Jumat (03/02/2023) di halaman Kelurahan Banjar.
Kemudian juga diserahkan satu sertifikat aset Kepolisian RI, dan 121 sertifikat untuk Kelurahan Banjar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 oleh BPN Ketapang.
Untuk diketahui, Gemapatas digelar secara serentak di 33 Provinsi, dengan mengusung tema ‘Pasang Patok, Anti Cekcok dan anti Caplok’. Kegiatan ini sebagai upaya menghindari sengketa lahan.
Wabup Farhan dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Kepala Kantor BPN Ketapang, lantaran telah mengurus sertifikat hak atas tanah di wilayah Ketapang.
“Kita sangat mendekung program PTSL dan Gemapetas ini, maupun program lain-lain BPN di Ketapang. Semua tentu demi masyarakat, demi keamanan, ketenteraman dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Farhan.
Dia menegaskan, dukungan tidak hanya sebuah narasi atau ucapan saja. Tapi pihaknya selalu melakukan koordinasi, seperti mensukseskan program PTSL.
“Kita menyadari program BPN seperti PTSL sangat baik untuk kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kepastian legalitas atau alas hak yang jelas dan kuat atas tanahnya,” tegas Farhan.
Karenanya, lanjut dia, masyarakat Ketapang diharapkan untuk peduli terhadap aset tanah, dengan melakukan pemasangan patok batas tanah yang di miliki, sebagai hak atas tanah.
“Melalui daring ini kita telah mendengar bersama arahan menteri ATR/BPN RI terkait adanya predikat Kota Lengkap. Kita akan mulai dari bawah, dari desa dengan predikat desa lengkap, harapannya Ketapang bisa meraih predikat itu,” tambahnya.
Ketapang Dapat 320 Patok
Kepala Kantor BPN Ketapang, Banu Subekti menuturkan bahwa Ketapang mendapat 320 patok dari program Gemapantas 1 Juta Patok serempak di seluruh wilayah Indonesia pada 2023.
“Namun, pemasangan patok tentu tidak berakhir hanya sampai 320 saja di masyarakat. Program harus tetap berkelanjutan,” tuturnya.
Dia melanjutkan, 320 patok dari pemerintah ini hanya untuk contoh dan memotivasi masyarakat di tanahnya masing-masing.
“Jadi program Gemapatas 1 juta patok tidak berarti semua masyarakat diberi patok oleh pemerintah,” ungkap Banu.
“Tapi harapan kita, setelah program ini berjalan masyarakat ikut memasang batas tanahnya dengan patok milik masing-masing. Semoga semua tanah masyarakat di Ketapang segera memiliki patok batas,” timpalnya. (lim)
Discussion about this post