Bupati Muda: Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Harus dengan Sistem Data yang Benar

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menjadi pembicara utama pada kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus Seri Pertemuan Bisnis Sektor Swasta dengan Pekebun Sawit Swadaya di Hotel Orchardz Perdana, Pontianak, Senin (29/05/2023). Foto: Prokopim Pemkab Kubu Raya

JURNALIS.co.id – Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan tata kelola sawit berkelanjutan harus dilakukan dengan sistem data yang benar. Sehingga mengetahui kebutuhan bagi masyarakat, baik pertanian maupun perkebunan.

“Kita lakukan upaya, terutama melalui sistem informasi geospasial. Walaupun kita masih terus melakukan penghimpunan, terutama pihak-pihak mitra termasuk juga desa, NGO dan semuanya, harus terdata dengan baik,” ungkap Muda usai menjadi pembicara utama pada kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Seri Pertemuan Bisnis Sektor Swasta dengan Pekebun Sawit Swadaya di Hotel Orchardz Perdana, Pontianak, Senin (29/05/2023).

Dia menuturkan tata kelola banyak tematik, baik itu menyangkut penguasaan, kepemilikan maupun juga legalitas-legalitas, termasuk yang mandiri, plasma dan lain sebagainya serta Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

“Sistem pemasaran dan polanya supaya bisa menjamin serta bisa lebih baik untuk mata pencaharian, baik para petani maupun juga tidak merugikan korporasi,” ujarnya.

Muda bilang, investasi hilir pasti tinggal di dorong, tergantung dari perkebunan sendiri.

“Saya kira kalau bicara ini, tidak hanya terpencar-pencar, tapi seluruhnya. Jadi antar daerah kabupaten pun saling ketergantungan, karena semuanya membutuhkan pasar,” ucapnya.

Dia menyampaikan hal tersebut bicara ekspor, tentu juga membutuhkan kepastian, termasuk misalnya petani kesulitan dalam memasarkannya dan masalah pupuk dan sebagainya.

“Saya kira, perlu langkah yang sifatnya data, supaya benar-benar ketahuan, benar-benar kebutuhannya dan sebagainya, sehingga kebijakan bisa diambil juga. Yang pasti bagaimana caranya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi hambatan para petani, mandiri maupun juga plasma,” terangnya.

Muda menambahkan regulasi-regulasi di daerah ada keterbatasan, sehingga membutuhkan kerja keras untuk menyikapi hal tersebut. Terutama seperti hal-hal yang terkait bagi hasil dan sebagainya sering jadi ruang isu, termasuk juga legalitas dan ini yang perlu kepastian.

“Mudah-mudahan kalau sudah standar, tentu sudah bisa memenuhi. Kerjasama itu dikawal semuanya, terutama perizinannya. Saya kira ini yang menjadi upaya jaminannya, supaya bisa memastikan hasilnya itu benar-benar layak dan bisa meningkatkan kualitas hidupnya,” pungkas Muda. (sym)