JURNALIS.co.id – Sebanyak 149 operator dari satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta tinggalkan sistem data pokok pendidikan (Dapodik) versi 2023. Operator SD dan SMP di Kabupaten Kubu Raya mulai melanjutkan ke sistem terbaru Dapodik versi 2024.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyebut pentingnya sistem data dan informasi dalam memandu jalannya pembangunan daerah. Termasuk di sektor pendidikan sebagai salah satu hak dasar utama yang menjadi ukuran capaian sebuah negara dan daerah.
“Data yang valid, terukur, akurat, langsung dari sumbernya, dan bisa dipertanggungjawabkan serta dapat mengukur capaian-capaian dengan jelas. Jadi kita kerja pun ternavigasi. Pemerintah ternavigasi perencanaannya di seluruh sektor kehidupan dan masyarakat juga ternavigasi dengan data dan informasi yang membuat semua hak dasarnya jadi terpenuhi,” tutur Muda Mahendrawan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Hotel Harmony Inn Kubu Raya, Senin (14/08/2023).
Muda mengatakan penguatan sistem data khususnya Data Pokok Pendidikan sangat penting. Sebab data menjadi kunci bagi arah pembangunan pendidikan yang tepat di Kubu Raya. Sehingga data harus selalu aktual, akuntabel, dan autentik.
“Data Pokok Pendidikan itu salah satu sumber produksi data. Percepatan pembangunan sangat tergantung pada kecepatan kita di dalam memperbaharui maupun memperkuat sistem data. Sehingga perencanaan jadi tepat dan tidak mubazir di dalam mengelola anggaran serta membuat semuanya jadi lebih banyak nilai tambah,” tutur Muda.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubu Raya M. Ayub mengatakan perubahan sistem Dapodik dari tahun ke tahun menjadi hal yang mesti dilalui bagi para operator. Dapodik kali ini juga masih menganulir kebiasaan lama.
“Baik itu mengenai peserta didik, guru dan tenaga didik, kurikulum, proses pembelajaran, sarpras, dan semua data yang dikumpulkan untuk diinput ke Dapodik,” ucapnya.
Para operator jelasnya diwajibkan memindahkan data-data penyelenggaraan pendidikan di satuannya masing-masing ke versi terbaru. Salah satu yang mendasar di versi terbaru ini adalah legalitas kelembagaan pendidikan.
“Kelembagaan ini berisi tentang akte pendirian kelembagaan, juga mengenai tentang sertifikat tanah, bahkan hingga ke titik koordinat juga ada. Kemudian kebijakan untuk DAK,” ungkapnya.
Karenanya dalam mengusulkan bantuan DAK, kata Ayub, antara data di Dapodik dan fakta di lapangan wajib memiliki unsur kesamaan. Bimtek inilah, digelar untuk para operator agar tidak terjadi kesalahan yang telah ditentukan.
“Yang apabila tidak terjadi kesingkronan di Dapodik maka pihak Kementriaan tidak menjadikan sekolah tersebut prioritas,” tutup Ayub.
Ditambah Sekretaris Disdikbud Kubu Raya Cawang mengatakan bimtek Dapodik dilaksanakan selama empat hari lamanya.
“Masing-masing peserta dipinta memahami versi Dapodik 2024 yang dimana setiap harinya Bimtek ini diikuti seluruh operator. Dihari pertama ini diikuti oleh 149 operator, kemudian di hari kedua diikuti oleh 136 operator, ketiga 120 operator dan di hari keempat diikuti 123 operator hingga jumlahnya 536 SD-SMP negeri dan swasta,” terangnya.
Cawang menambahkan masa PPDB turut masuk ke sistem Dapodik. Begitu juga Sarpras di lingkungan satuan SD dan SMP. Hingga saat ini, data Dapodik mencatat Sarpras di satuan SMP naik hingga 70% sedangkan SD diangka 50%. (sym)
Discussion about this post