JURNALIS.co.id – Sejumlah guru daerah terpencil di Kabupaten Kapuas Hulu menuntut hak tunjangan khusus daerah 3T yang hingga kini belum dibayar pemerintah daerah.
Tak tanggung-tanggung, tunjangan khusus guru 3T yang belum dibayarkan dari 10 – 16 bulan. Mereka mengancam mogok kerja dan menutup sekolah, jika hak mereka tidak dibayarkan.
“Saya 10 bulan tunjangan khusus 3T belum dibayar. Kita berharap tunjangan khusus guru 3T dibayar pemerintah daerah,” kata Ayu, guru SMPN 02 Kalis saat bersama sejumlah guru 3T mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kapuas Hulu, Senin (18/12/2023).
Ayu mengatakan dari hasil pertemuan pihaknya dengan Disdikbud Kapuas Hulu menyampaikan bahwa guru diminta untuk menunggu proses transfer uang dari KPPN.
“Karena alasan dari Dinas Pendidikan tadi belum bisa membayar tunjangan khusus 3T kami karena kekurangan dana dan diminta dana usulan ke Kemenkeu. Nah, baru terjawab dan dana itu pun sudah disetujui,” ujarnya.
Lanjut Ayu, untuk tunjangan khusus guru 3T yang belum dibayar sekitar Rp10 miliar. Jumlah guru 3T kurang lebih 400 orang.
Ditambahkan, Sukandar, guru 3T yang mengajar di SDN 04 Kenepai mengaku sudah 16 bulan tunjangan khusus guru 3T yang belum diterimanya.
“Tadi janjinya dari pemerintah daerah ke depan untuk pembayaran tunjangan khusus guru 3T ini bisa lancar. Sehingga tidak terulang seperti tahun kemarin,” ungkapnya.
Dia mengatakan jika janji pemerintah daerah tidak terpenuhi dalam membayar tunjangan khusus guru 3T, maka pihaknya akan mogok mengajar dan menutup sekolah sementara hingga masalah ini selesai.
“Kita harap masalah tunjangan khusus guru 3T ini segera dibayar oleh pemerintah daerah,” pintanya.
Sementara Kepala Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kapuas Hulu, Alexius Gemiung menyampaikan bahwa untuk pembayaran tunjangan guru 3T memang sudah ada dana transferan dari pemerintah pusat.
“Nanti kita cek ke KPPN, sementara sudah kita sampaikan juga kepada guru termasuk soal BPJS Kesehatan,” ucapnya.
Ia mengatakan untuk tunjangan khusus guru 3T ini, dana yang sudah masuk sekitar Rp10 miliar.
“Untuk pencairannya, nanti kita komunikasi terlebih dahulu dengan KPPN,” pungkasnya. (opik)
Discussion about this post