JURNALIS.CO.ID – Wakil Bupati Jember, MB Firjaun Barlaman mendadak menginterupsi paparan Kepala Puskesmas Banjarsengon, Driana Desy Purwiningsih, mengenai hasil kerja Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) di tiap kelurahan pada kecamatan tersebut.
Interupsi itu disampaikan Firjaun selaku Ketua TPPS Kabupaten Jember dalam mini lokakarya Kecamatan Patrang yang digelar di Puskesmas Banjarsengon, Senin (29/07/2024). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lurah se-Kecamatan Patrang.
Pada awalnya, penyampaian laporan yang dilakukan Driana dengan disertai data-data itu berjalan lancar. Tetapi ketika masuk pada data inti tentang permasalahan stunting, wabup mengaku tidak puas. Ia mengisyaratkan bahwa dirinya bukan tipe pemimpin yang “asal bos senang” (ABS)—yang menerima laporan kemajuan secara umum dari anak buah, melainkan ia menginginkan laporan realita lapangan apa adanya, sehingga permasalahan stunting benar-benar bisa dituntaskan segera.
Pada data tentang ibu hamil misalnya, Driana menyampaikan data yang bersifat kualitatif, sedangkan Firjaun meminta data secara kuantitatif.
Firjaun juga minta dijelaskan berapa dari ibu hamil yang sedang menyusui pada masa ASI inklusif secara by name by address, namun sayangnya Driana tidak mampu menyajikan data itu.
Demikian pula tentang keterbatasan anggaran, di mana puskesmas dan para lurah hanya berharap kepada pemerintah daerah lewat anggaran di dinas kesehatan saja, padahal jelas jumlahnya terbatas. Firjaun pun minta kepada mereka untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber pendanaan selain dari pemerintah.
Sebelum mendengarkan laporan dari bawahannya, Firjaun sebelumnya telah memberikan arahan kepada para lurah dan petugas kesehatan, bahwa di dalam bekerja mengatasi stunting mereka harus ikhlas. Para pejabat itu pun diminta dengan kritis menelaah hasil kinerja TPPS desa/kelurahannya masing-masing.
Kepada wartawan Jurnalis.co.id, Firjaun mengatakan, sebenarnya telah banyak yang dilakukan oleh TPPS Kecamatan Patrang di bawah koordinasi Puskesmas Banjarsengon. Salah satunya, pengukuran balita termasuk tertinggi se kabupaten.
“Namun, memang ada hal-hal yang perlu ada peningkatan kualitas, terutama pelaporan, tepat sasaran lagi,” ungkap Firjaun.
Ia mengakui, bahwa laporan dari Driana masih kurang memuaskan. “Memang laporan dari Puskesmas Banjarsengon di beberapa kelurahan ini mengalami penurunan (stunting) namun sedikit. Justru ada (kelurahan) yang malah meningkat. Nah, ini ada apa? Persoalan-persoalan ini yang kita bahas,” ulas Firjaun.
Firjaun juga menginstruksikan, agar intervensi terhadap kasus stunting tidak saja dilakukan secara spesifik tetapi juga intervensi sensitif, dilakukan bersamaan.
“Sekarang ada istilahnya intervensi serentak. Kenapa? Karena pencegahan tidak saja di hilir tetapi juga di hulu,” terangnya.
Untuk solusi keterbatasan anggaran, Firjaun juga berkata, kalau pihaknya akan mendorong teman-teman di wilayah agar melibatkan semua stakeholder, tokoh masyarakat dan lainnya.
“Dengan skema pentahelix. Kalau misalnya kita melibatkan pengusaha, saya yakin mereka tidak keberatan,” kata dia.
Sementara itu, Driana Desy Purwiningsih mengaku cukup senang dengan masukan dari Ketua TPPS Kabupaten Jember.
“Terkait dengan masukan Bapak Wakil Bupati, memang benar adanya, bahwa dari data tersebut sebenarnya bisa dipakai untuk menentukan skala prioritas penanganan,” jawab Driana.
Ia turut membenarkan evaluasi dari Firjaun sebagai Ketua TPPS Kabupaten Jember. “Kami dapat evaluasi dari Bapak Wabup, benar seperti itu. Itulah yang akan kami kembangkan,” pungkas Desy.
Sebagai tambahan informasi, di seluruh wilayah Kecamatan Patrang, hingga bulan Juli 2024, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil (bumil) hanya 26 orang, Kelurahan Baratan 7 bumil, Bintoro 6 bumil, Slawu 5 bumil, Jumerto 4 bumil dan Banjarsengon 4 orang bumil. (Sgt)
Discussion about this post