JURNALIS.co.id – Debat Pilgub Kalbar 2024 yang digelar oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu (23/10/2024) menghadirkan momen menarik saat calon gubernur nomor urut 1, Sutarmidji, memberikan skakmat kepada lawannya, calon gubernur nomor urut 3, Muda Mahendrawan. Dalam sesi tanya jawab, Muda menyebutkan bahwa tidak ada intervensi dari Pemerintah Provinsi terkait anggaran untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lama sekolah, dan kasus balita meninggal di Kalimantan Barat.
Menurut Muda, Pemerintah Provinsi seharusnya bisa berperan lebih besar dalam membangun fasilitas pendidikan seperti SMA/SMK sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Namun, Sutarmidji dengan tegas menanggapi bahwa setiap daerah memiliki tanggung jawab anggaran masing-masing, dan intervensi dari pemerintah provinsi di luar kewenangan bisa menjadi temuan hukum.
“Setiap level pemerintahan punya tanggung jawab sendiri. TK, SD, SMP, posyandu itu semua kewenangan kabupaten, dan Pemprov tidak bisa sembarangan masuk. APBD disusun sesuai kewenangan masing-masing,” jelas Sutarmidji.
Sutarmidji juga mencontohkan bahwa Rumah Sakit Soedarso yang dibangun di era kepemimpinannya sudah dilengkapi dengan fasilitas memadai sebagai rumah sakit rujukan provinsi. Sementara untuk meningkatkan IPM, Sutarmidji mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sudah membangun 43 sekolah baru dan merevitalisasi 26 sekolah SMA/SMK, yang semuanya berdampak pada peningkatan lama sekolah dan memperkuat pendidikan di Kalbar.
Ia juga menggratiskan pendidikan SMA/SMK, dan ke depannya menargetkan pembangunan 100 sekolah baru dengan tenaga pengajar yang akan melibatkan mahasiswa semester 7 dari IKIP-PGRI Pontianak dan FKIP UNTAN. (m@nk)
Discussion about this post