JURNALIS.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama ratusan guru agama, Rabu (19/02/2025) di ruang rapat paripurna DPRD.
RDPU dilaksanakan guna membahas berbagai permasalahan yang dihadapi para guru, terutama terkait pembayaran tunjangan profesi dan penyelesaian pendidikan profesi guru agama. Serta sebagai tindak lanjut surat Ketua Komisi IV DPRD Nomor 20/DPRD-D.000.1.4/2025.
Dalam forum, para guru menyampaikan aspirasi mereka dan berharap adanya kejelasan mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga pendidik.
Salah satu perwakilan guru, Murdani mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakpastian pembayaran tunjangan profesi yang telah berlangsung sejak 2023.
“Kami sudah lama menunggu kepastian pembayaran tunjangan profesi. Kami berharap pemerintah daerah dan pihak terkait bisa memberikan solusi agar hak-hak sebagai guru agama bisa dipenuhi,” ungkapnya.
“Intinya kami tidak ingin terus-menerus menghadapi ketidakpastian yang berdampak pada kesejahteraan sebagai pendidik,” timpal Murdani.
Menurut Murdani, para guru agama merasa tidak diperlakukan adil dibandingkan dengan guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan.
“Permasalahan ini semakin diperumit karena kurangnya koordinasi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Ketapang, Syaidianur menjelaskan bahwa pembayaran tambahan tunjangan profesi guru ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-60/PK/PK.2/2024 tertanggal 23 April 2024.
Dalam surat, disebutkan bahwa pembayaran hanya berlaku bagi guru ASN daerah yang tunjangan profesinya bersumber dari dana transfer ke daerah melalui alokasi dana khusus non-fisik.
Karenanya, guru yang tunjangannya bersumber dari anggaran kementerian atau lembaga tidak termasuk dalam pembayaran ini.
“Dinas Pendidikan Ketapang menegaskan kalau pembayaran tunjangan guru agama bukan merupakan tanggung jawab mereka,” jelas Syaidianur.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Heryanto menuturkan, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait pembayaran tambahan tunjangan penghasilan guru ke-13 dan THR bagi guru pendidikan agama.
“Dengan demikian, permasalahan ini berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Ketapang, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut ke Kementerian Agama Republik Indonesia,” cetusnya.
Kendati demikian, Komisi IV DPRD Ketapang berencana melakukan konsultasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan RI akhir Februari 2025. Tujuannya untuk mendapatkan kejelasan terkait pembayaran tunjangan profesi guru agama.
Pihaknya juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI akan dilakukan selambat-lambatnya pada Maret 2025.
“Kami memahami keluhan para dewan guru, dan kami segera koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta Dinas Pendidikan. Supaya permasalahan ini bisa segera diselesaikan,” sambungnya.
Ia menambahkan, DPRD telah berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru. Terlebih para guru memiliki peran sangat penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.
“DPRD berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru, karena peran mereka sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Ketapang. Kami tidak ingin ada ketimpangan pada hak-hak tenaga pendidik,” tuturnya.
Sedangkan menyangkut persoalan percepatan dan penyelesaian pendidikan profesi guru yang berada di sekolah pada naungan dinas Pendidikan Ketapang, menurutnya berada pada Dirjen Pendidikan Agama Islama Kementerian Agama.
“Karena pelaksananya adalah Dirjen pendidikan Agama Islam, sebab itu perlu ditindak lanjuti anggota DPRD Komisi IV bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Ketapang,” timpalnya. (lim)
Discussion about this post