JURNALIS.co.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi kesiapsiagaan pengendalian karhutla bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan pemangku kepentingan lainnya di Hotel Ibis, Pontianak, Sabtu (17/5/2025).
Hanif menyebut, Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah titik api terbanyak per 16 Mei, yakni 57 titik, sebagian besar di luar kawasan hutan dan sebagian di lahan gambut.
“Dari 400 hektare lahan terbakar, sekitar 100 hektare terjadi di gambut, sisanya di lahan mineral. Ini menunjukkan pentingnya antisipasi, karena dampaknya sangat besar,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh jajaran GAPKI dan pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Barat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah di bawah koordinasi Gubernur dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Menurut Hanif, GAPKI memiliki peran strategis dengan 78 perusahaan aktif di Kalimantan Barat. Perusahaan diharapkan memiliki sistem tanggap darurat internal yang lengkap, termasuk tim pemadam, alat pemadam, komunikasi lapangan, serta SOP mitigasi dan peta kerawanan.
“Kesiapsiagaan ini bukan sekadar kewajiban, tapi tanggung jawab moral. Pencegahan jauh lebih penting dari penanggulangan, terutama di lahan gambut. Water bombing pun akan sia-sia jika gambut yang terbakar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Kalimantan Barat memiliki 2,4 juta hektare lahan gambut dari total 14 juta hektare wilayah, sehingga pengelolaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Pemprov Kalbar Dorong Semua Perusahaan Sawit Gabung GAPKI
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, membenarkan bahwa Kalbar saat ini menempati posisi kedua secara nasional dalam hal luas kebakaran lahan. Ia mendukung langkah pemerintah pusat untuk mewajibkan seluruh perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI.
“Langkah ini agar kontrol dan pencegahan kebakaran lebih terkoordinasi dan efektif. Selama ini pun Pemprov Kalbar telah bekerja sama dengan GAPKI dalam pembinaan dan edukasi kepada perusahaan dan masyarakat di sekitar lahan,” ungkap Harisson.
GAPKI Tegaskan Komitmen Cegah Kebakaran
Sekretaris Jenderal GAPKI, Muhammad Hadi Sugeng, mengatakan GAPKI telah memiliki standar penanganan karhutla dan aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait.
“Kami punya manual penanggulangan dan rutin komunikasi, baik offline maupun online, dengan anggota. Kami juga proaktif menyosialisasikan regulasi baru kepada anggota,” ujarnya.
Hadi berharap lebih banyak perusahaan sawit bergabung dengan GAPKI agar upaya pencegahan karhutla bisa lebih masif dan terkoordinasi.
“Bagi kami, kebakaran bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga bencana yang merusak aset. GAPKI mendukung penuh program Zero Burning,” tutupnya.[den]
Discussion about this post