JURNALIS.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat Harisson meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan di Provinsi Kalimantan Barat.
Sekolah ini akan menggunakan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Pontianak sebagai lokasi sementara. Peninjauan dilakukan pada Rabu (16/7/2025).
“Jadi Pak Gubernur, Pak Ria Norsan, sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat. Alhamdulillah, usulan Pak Gubernur itu sudah disetujui oleh pemerintah pusat,” ujar Harisson.
Ia menegaskan, program ini harus segera berjalan karena tahun ajaran baru 2025/2026 akan segera dimulai.
“Karena tahun ajarannya sudah harus dimulai tahun 2025/2026 maka pemerintah pusat minta ada satu tempat. Maka inilah UPT Latihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Pontianak yang digunakan karena di sini sudah lengkap dengan asrama dan ada beberapa nanti ruang belajar yang akan direhab oleh pemerintah pusat,” jelas Harisson.
Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai berjalan Agustus 2025 dan akan dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah pusat dan provinsi.
“Tahun ajaran ini akan dimulai pada bulan Agustus tahun 2025. Sementara itu, nanti pemerintah pusat akan membangun sekolah rakyat yang dikelola oleh pusat dan provinsi di Singkawang,” ujarnya.
Untuk tahap awal, dua lokasi telah disetujui untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak.
“Persetujuan pembangunan sekolah rakyat ini sementara ini ada dua, satu di Kabupaten Ketapang, satunya lagi di Kota Pontianak,” sebutnya.
Pada tahun ajaran perdana, kuota siswa yang diterima masih terbatas.
“Untuk tahun 2025-2026 ini, kita diberikan untuk SD 2 rombel terdiri dari 50 anak, kemudian SMP 1 rombel 20 anak, dan SMA 1 rombel 20 siswa juga,” terang Harisson.
Siswa akan direkrut dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, kecuali Ketapang karena sudah memiliki sekolah sendiri.
“Siswa-siswa ini kita minta dari kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, kecuali Ketapang karena Ketapang sudah ada sendiri,” jelasnya.
“Untuk SD itu kita minta di setiap kabupaten masing-masing 4 siswa, kecuali Ketapang tidak. Kemudian Kapuas Hulu dan Kayong Utara itu 3 orang,” tambahnya.
Harisson menyatakan bahwa program ini menyasar anak-anak dari keluarga ekonomi paling bawah.
“Anak-anak ini dari keluarga desil 1 dan desil 2, tapi mungkin hanya desil 1 karena desil 1 saja kita banyak. Desil 1 ini 10% dari populasi masyarakat Kalimantan Barat yang paling rendah,” ujarnya.
Semua kebutuhan siswa ditanggung oleh pemerintah pusat, mulai dari makan, seragam, buku hingga fasilitas digital.
“Jadi Sekolah Rakyat ini nanti semua fasilitasnya ditanggung oleh pemerintah pusat, mulai dari seragam, dan anak-anak juga menginap di sini, makan, kemudian mungkin buku. Mungkin nanti sekolahnya akan dibekali dengan lab dan lain-lain sehingga mereka benar-benar dari awal sudah melek secara digital,” ungkapnya.
Pengelolaan tenaga pengajar juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Untuk guru nanti tetap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial yang akan merekrut para guru dan ditempatkan di sini. Gurunya nanti juga akan diasramakan di sini, menginap di sini,” jelas Harisson.
“Guru, murid semua akan menginap di sini dan tadi juga ada fasilitas makanan dan lain-lain. Itu semua ditanggung oleh Kementerian Sosial,” tutupnya.[den]
Discussion about this post