Distribusi Paket Proyek Disdik Kayong Utara Disorot, Satu Perusahaan Kantongi Lebih dari Lima Pekerjaan

Data paket pekerjaan dan daftar perusahaan penyedia di lingkungan Dinas Pendidikan Kayong Utara yang menjadi sorotan publik.

JURNALIS.co.id – Sebuah unggahan Facebook milik Muhammad Heriansyah Ardila memicu perhatian publik setelah menyoroti dugaan ketidakmerataan pembagian paket pekerjaan pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.

Unggahan tersebut memuat data paket pekerjaan beserta sejumlah perusahaan penyedia yang dinilai tidak merata dalam distribusinya.

Dalam postingannya, Heriansyah mempertanyakan mengapa hanya sekitar 30 perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan berbagai paket proyek.

Ia juga menyoroti adanya perusahaan yang disebut menerima lebih dari lima paket pekerjaan.

“Semoga terselesaikan sesuai jadwal. Lebih mantap lagi dari sekian banyak perusahaan, hanya kurang lebih 30 perusahaan saja yang ikut andil. Bahkan ada beberapa perusahaan yang melebihi 5 paket pekerjaan. Apakah perusahaan lain di Kayong tidak bayar atau taat pajak sehingga tidak dapat bagian?” tulisnya.

Unggahan tersebut langsung mengundang respons dari warganet. Salah satunya datang dari akun Abdurani, tokoh masyarakat Simpang Hilir yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Mereka yang dapat paket proyek adalah tim yang memenangkan bupati dan wakil bupati terpilih,” komentarnya.

Dalam unggahan Heriansyah juga terlihat daftar paket pekerjaan tanpa mencantumkan tahun pelaksanaan.

Beberapa perusahaan yang tercantum disebut mengantongi lebih dari lima paket dengan nilai pekerjaan yang jika diakumulasikan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Disebutkan pula total terdapat 111 paket kegiatan dengan nilai anggaran mencapai Rp16.687.495.791,30.

Menanggapi polemik tersebut, wartawan berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi Gading.

Namun, ia menyampaikan sedang mengikuti kegiatan dan mengarahkan agar klarifikasi dilakukan melalui Kasi Sarana dan Prasarana, Andi, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Saye lagi mengikuti kegiatan, nanti boleh kontak bang Andi selaku PPTK kegiatan ye,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kayong Utara belum memberikan penjelasan resmi mengenai tudingan ketidakmerataan pembagian paket proyek tersebut.

(Bak)